Kerahkan 800 Personel TNI-Polri Amankan Pemilu

132

MADIUN – Ratusan pengunjuk rasa memenuhi halaman kantor KPU Kota Madiun. Mereka memprotes hasil pemilu 2019. Polisi dan tentara yang berjaga di lokasi tersebut langsung merapatkan barisan. Mereka siaga. Saat massa mulai merangsek, mereka coba menghalau. Sayang, karena kalah jumlah petugas kemudian memanggil bantuan.

Dalam sekejap, bala bantuan datang dari Polres Madiun Kota dan brimob detasemen C Polda Jatim.Mereka langsung membuat barikade berlapis. Pasukan bertameng di lini depan pertahanan. Lantas, di lapis kedua, terdapat anggota kepolisian yang berjaga dengan sepeda motor. Truk water canon juga dikerahkan untuk menghalau para demonstran.

Tapi, amuk massa tak terhindarkan. Suasana makin chaos setelah ada kabar rumah dinas walikota digeruduk warga. Gelombang protes terjadi dimana-mana. Aksi pembakaran juga terjadi di berbaga tempat.

Kondisi itu kemudian disikapi dengan peningkatan status keamanan. Setelah sebelumnya pimpinan TNI dan polisi di Kota Madiun menggelar rapat terbatas. Hasilnya, pasukan huru-hara dari polisi dan TNI dikerahkan. Hingga akhirnya massa bisa dipukul mundur dan situasi kembali normal.

Namun, demonstrasi tersebut bukan sungguhan. Hanya simulasi pengamanan Pemilu 2019. Latihan itu diikuti seluruh anggota Korem 081/DSJ Madiun, Kodim, Brimob, dan Polres Madiun Kota. ‘’Ini bagian dari latihan penanggulangan huru hara (PHH),’’ kata Komandan Korem (Danrem) 081/DSJ Madiun Kolonel Inf Masduki.

Pihaknya tak menampik jelang tahapan pemungutan suara pemilu 2019, potensi gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan diprediksi meningkat. Terutama untuk kerusuhan yang melibatkan massa.

Karena itu, keamanan masyarakat akan menjadi prioritas pihaknya. Sebab, pada tahun politik 2019, potensi konflik meningkat. Mulai skala kecil hingga besar.’’Latihan ini sekaligus untuk melihat kesiapan kami dalam rangka mengantisipasi bisa terjadi kerusuhan dan bentrokan saat pemilu nanti,’’ ungkap Masduki.

Pihaknya pun sudah melakukan pemetaan. Dia memprediksi kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan saat pilkada 2018. Dengan demikian, untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi konflik, akan dilakukan evaluasi.

Selain itu, pihaknya sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Baik dengan kepolisian, masyarakat maupun tokoh-tokoh yang ada. ’’Ada sekitar 800 personel dari TNI dan Polri yang dikerahkan untuk menggelar simulasi latihan PHH,’’ terang alumni Akmil 1992 tersebut.

Masduki berharap konflik bisa diminimalkan dan tidak terjadi. Karena itu, pihaknya menyiapkan pola pengamanan per tahapan secara matang.Mulai dari kampanye, masa tenang, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara. ’’Kami kerahkan semua anggota dari TNI untuk membantu kepolisian dalam mengamankan pemilu. Kami sebatas memback-up. Istilahnya operasi perbantuan kepada Polri,’’ jelas mantan Dandim 0508/Depok itu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here