Kepatuhan LHKPN Pejabat-Dewan Kurang

10

PONOROGO – Kepatuhan pejabat publik Ponorogo dalam melaporkan nilai harta kekayaan mereka dipandang belum cukup baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendorong agar ke depan, pejabat di eksekutif maupun legislatif dapat aktif menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). ’’Penting untuk menyadari bahwa LHKPN ini menjadi satu bagian dari upaya pencegahan korupsi,’’ tegas Koordinator Wilayah Jatim Deputi Bidang Pencegahan KPK Arief Nurcahyo.

Kepada Radar Ponorogo, Arief memerinci LHKPN yang disampaikan pejabat publik di Bumi Reyog. Di lembaga eksekutif, ada 52 pejabat yang wajib lapor. Minimal jabatan yakni eselon II-B. Data diterima KPK, sebanyak 51 persen LHKPN disampaikan. Per 2 April lalu, lebih sedikit lagi. Masih tertahan di angka 42,3 persen, atau 22 dari 52 pejabat yang diwajibkan melapor. ’’Padahal batas akhir penyampaian LHKPN ini 31 Maret,’’ ujarnya.

Kepatuhan anggota legislatif dalam menyampaikan LHKPN juga dipandang KPK masih jauh dari angan. Dari 45 anggota, ada 42 orang yang diwajibkan melapor lantaran sesuai data KPK, mereka berstatus anggota aktif (KPK belum memasukkan data anggota DPRD baru yang melalui proses pergantian antar waktu). Senyatanya per 2 April lalu, baru 14 orang yang melapor (33,3 persen).

’’Bagi anggota DPRD terpilih, jika belum menyampaikan LHKPN sampai dilantik, tidak akan dilantik. Untuk ASN, di beberapa daerah, ada yang sampai memberi sanksi tidak diberi kenaikan pangkat,’’ sebut Arief.

Data-data tersebut, menurut Arief, menandakan jika kepatuhan pejabat publik di Ponorogo dalam menyampaikan LHKPN masih belum membanggakan. Padahal, LHKPN juga merupakan indikator transparansi kinerja dari penyelenggara negara. Pun, transparansi menurut dia adalah bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. ‘’LHKPN menjadi bagian dari kontrol, dalam mewujudkan pencegahan korupsi yang terintegrasi,’’ kata Arief. ’’Transparansi ini juga untuk menghindari fitnah di kemudian hari,’’ imbuhnya.

Menurut Bupati Ipong Muchlissoni, penyampaian LHKPN memang penting. Hal itu dia buktikan dengan terus mendorong anak buahnya untuk menyampaikan LHKPN kepada pemerintah. Namun diakuinya, memang belum semua pejabat mematuhi. ‘’Bahkan tiga bulan yang lalu, masih delapan persen. Ini kami sudah dorong untuk melaporkan, akhirnya bisa naik menjadi 51 persen. Semoga akhir bulan ini bisa seratus persen,’’ ujar Ipong.

Ipong juga mengomentari kepatuhan koleganya di DPRD. Dia berharap, legislatif dapat berbenah bersama eksekutif, untuk lebih patuh menyampaikan LHKPN. ‘’Di DPRD malah baru 33,3 persen. Ini juga yang menyebabkan penilaian terhadap Ponorogo tidak bisa terdongkrak signifikan. Kami sudah mengundang seluruh anggota DPRD untuk bisa mengikuti paparan bersama KPK, supaya bersama-sama bisa berbenah lebih baik lagi,’’ pungkasnya. (naz/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here