Mejayan

Kepastian Tahapan Pilkades Tak Jelas, Bupati Belum Teken Perbup dan SK

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pedoman utama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun belum komplet. Pemkab urung menerbitkan peraturan bupati (perbup) turunan perubahan kedua Perda 3/2019 tentang Desa dan surat keputusan (SK) bupati.

Padahal, telah ditentukan tahapan awal pesta demokrasi 57 pemerintahan desa (pemdes) di 15 kecamatan dimulai bulan ini. ‘’Mulai Agustus dan selesainya Desember nanti,’’ kata Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Solichoel Arif Kamis (1/8).

Arif mengungkapkan, SK memaparkan jadwal resmi tahapan pilkades. Menandai hari pasti dimulai dan berakhirnya tahapan. Seperti tahapan awal, pemungutan suara, hingga pelantikan. Lembaganya yang menyusun draf kegiatan tersebut. Sebelum disodorkan ke bupati untuk diteken. ‘’Belum bisa dipastikan dimulai kapan karena menunggu ada tidaknya revisi,’’ ujarnya.

Tahapan awal pilkades terdiri beberapa kegiatan. Di antaranya sosialisasi tingkat kabupaten dengan sasaran kepada Kodim, polres, dan stakeholder lainnya. Dilanjutkan sosialisasi tingkat kecamatan yang melibatkan pemdes peserta pilkades. Kemudian berturut-turut pembentukan panitia pilkades, pendaftaran bakal calon kepala desa (bacakades), kampanye, hingga hari tenang. ‘’Estimasi kami, pertengahan bulan sosialisasi dimulai,’’ tuturnya.

Arif menambahkan, perbup masih terus diproses. Upaya merampungkan penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pilkades itu butuh waktu tidak singkat. Terutama perlunya penyesuaian dengan dua regulasi baru. Yakni, Permendagri 65/2017 tentang Perubahan Aturan Pilkades dan Permendagri 66/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. ‘’Penyusunan perbup dikebut,’’ katanya.

Kendati perbup dan SK masih diproses awal bulan ini, DPMD meyakini start tahapan awal pilkades tidak akan molor. Kedua pedoman tersebut bisa diselesaikan tepat waktu. ‘’Kalau sudah beres, akan langsung ditindaklanjuti,’’ ujar Arif.

Diketahui, Pemkab Madiun menyiapkan dana Rp 4 miliar untuk menyukseskan pilkades serentak manual alias belum e-voting tahun ini. Sebanyak 57 pemdes mendapat alokasi bujet bervariasi. Terendah Rp 50 juta dan tertinggi Rp 75 juta. Tahapan pilkades dimulai bulan ini dan selesai Desember. Tempo itu menyesuaikan masa terhitung mulai tanggal (TMT) berakhirnya tugas kades. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close