Kendaraan Dinas Tidak Laik Jalan

20

PACITAN – Ratusan kendaraan dinas Pemkab Pacitan diaudit Badan Pemeriksaa keuangan (BPK). Hasilnya, ada beberapa yang tidak laik jalan. Terutama kendaraan roda dua. Bahkan, harus diangkut kendaraan bak terbuka ke halaman pendapa pemkab untuk diaudit. ‘’Ada yang tidak bisa dioperasikan,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pacitan Heru Sukresno kemarin.

Namun, Sukresno enggan menyebut jumlahnya. Dia berdalih kendaraan tersebut hasil pengadaan lama alias sudah uzur. Lebih dari sepuluh tahun. Itu pun pengadaan pemerintah pusat. Bahkan, kendaraan dinas yang sebagian besar motor bermesin dua tak itu masuk proses penghapusan aset. ‘’Tidak dioperasikan karena faktor usia,’’ imbuhnya.

Sementara proses audit masih berlangsung hingga berita ini ditulis. Giliran kendaraan dinas roda empat dan enam yang disasar. Mulai mobil dinas bupati hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk sekretariat dan OPD sekitar 187 unit kendaraan. Belum termasuk ambulans dan truk sampah dan lainnya. ‘’Diajdwalkan hari ini selesai. Satu mobil butuh waktu sekitar dua hingga lima menit,’’ ujarnya.

Dia mengklaim tidak ada kendala dalam proses audit tersebut. Hanya pihaknya memberi prioritas kendaraan yang harus didahulukan. Yakni kendaraan pelayanan masayarakat seperti ambulans. Sedangkan kendaraan dinas lainnya di tingkat kecamatan yang masih dibutuhkan untuk pemantauan Pemilu 2019. ‘’Semu a sudah diatur. Pagi pukul 08.00 dibawa ke halaman pendapa,’’ tuturnya.

Menurut dia, audit BPK merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Itu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dimulai dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hingga pemeriksaan aset. BPK memeriksa kondisi fisik kendaraan, kesesuaian dengan STNK hingga pajak kendaraan. ‘’ Kalau tidak ada masalah bisa dibawa lagi,’’ ungkapnya.

Selain kendaraan yang tidak layak jalan, tidak ada temuan atau catatan lainnya. Proses audit berjalan lancar. Audit dibagi dua tim, masing-masing empat personel. Sayangnya, petugas dari BPK memberi keterangan dengan alasan dilarang atasan. ‘’Kami tidak berwenang memberi statemen,’’ dalih salah seorang petugas BPK.

Selain di halaman pendapa, audit juga dilakukan di diskominfo dan bappeda. Ratusan mobil sudah terparkir sejak pagi. Terdiri dari mobil dinas jenis city car, bus sekolah dan truk dump. Proses audit didampingi petugas BPKAD dan satpol PP setempat. Sedangkan perwakilan OPD sekadar menunjukkan STNK kendaraan. (odi/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here