Kenaikan Gaji Kades Belum Diberlakukan di Ngawi

79

NGAWI – Kepala desa (kades) dan perangkat di Ngawi belum bisa menikmati kenaikan gaji. Kendati sesuai PP 11/2019 penyetaraan tersebut seharusnya mulai diberlakukan Maret ini. Penyebabnya, di sejumlah desa berpotensi menimbulkan masalah.

‘’Karena kalau diterapkan bisa melebihi batas maksimal 30 persen dari total belanja desa,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabul Tunggul Winarno kepada Radar Ngawi kemarin (14/3).

Kabul mengungkapkan, belum lama ini pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama bupati, sekda, DPRD, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ngawi. Poin utama yang dibahas adalah penerapan PP 11/2019 seputar penyetaraan gaji kepala dan perangkat desa sesuai PNS golongan II A. ‘’Tapi, sebelum diterapkan, kami minta untuk disimulasikan dulu, bagaimana kemampuan keuangan desa jika dilaksanakan penyetaraan itu,’’ ujarnya.

Kabul menyebut, proses penyetaraan itu saat ini masih berjalan. Data yang diterimanya, ada sekitar 75 desa yang jika aturan itu diterapkan berpotensi menyalahi aturan. Sebab, alokasi anggaran untuk penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran belanja desa. ‘’Dalam aturannya (PP 11/2019, Red) disebutkan bahwa belanja desa itu dibagi dua, 30 persen untuk siltap dan 70 persen untuk kegiatan fisik dan lainnya,’’ urai Kabul.

Sementara, dari simulasi yang dilakukan DPMD, ada beberapa desa yang alokasinya mencapai 32 persen, bahkan lebih. Namun, Kabul menyebut bisa jadi itu karena beberapa desa tersebut memiliki wilayah yang luas sehingga jumlah perangkatnya lebih banyak. ‘’Atau alokasi DD (dana desa, Red) maupun ADD (anggaran dana desa) yang diterima lebih kecil. Yang jelas, itu perlu dicarikan solusinya dulu, sebelum penyetaraan dilakukan,’’ tegasnya.

Beberapa opsi yang bisa dilakukan, lanjut Kabul, di antaranya menambah nilai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dari pendapatan asli desa (PADes). Misalnya dengan memasukkan hasil pengelolaan tanah kas desa. Opsi lainnya, pemkab memberikan bantuan keuangan (BK) kepada desa yang secara aturan belum mampu melakukan penyetaraan gaji.

‘’Kami siapkan opsi-opsi itu, nanti kami ajukan ke Pak Bupati mana yang disetujui,’’ kata Kabul sembari menyebut meski penyetaraan gaji mulai diberlakukan Maret, batas akhirnya hingga Januari 2020 mendatang.

Kabul mengatakan, jika penyetaraan gaji sudah diberlakukan, siltap yang bakal diterima perangkat desa bakal meningkat. Yakni, dari yang sebelumnya sekitar Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 jutaan. Sedangkan sekretaris desa (sekdes) naik dari sekitar Rp 2 juta menjadi Rp 2,2 juta. Sementara, kades, jika mengacu PP 11/2019, siltapnya justru mengalami penurunan.

Siltap kades di Ngawi sebelumnya berkisar Rp 2,5 juta, belum termasuk tunjangan. Setelah ada penyetaraan turun menjadi sekitar Rp 2,4 juta. Namun, mereka tak perlu khawatir. Sebab, pemkab telah berkomitmen minimal mempertahankan nilai siltap itu agar tidak turun. ‘’Sementara seperti itu, tapi kepastiannya masih nunggu keputusan pimpinan nanti seperti apa,’’ ungkapnya. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here