Kena Visa Progresif, Harus Bayar Rp 7,6 Juta

102

MADIUN – Bagi calon jamaah haji (CJH) Kota Karismatik yang berangkat tahun ini harus bersiap dengan aturan anyar. Yakni, terkait penerapan visa progresif hingga biometrik. Untuk biaya visa progresif dibebankan kepada CJH yang pernah berhaji.

Berbeda dengan tahun lalu, ketika Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan itu masih dibayarkan oleh indirect cost hasil pengelolaan dana haji. Namun, tidak dilakukan tahun ini lantaran menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red). ’’Banyak yang belum paham aturan ini, nanti kami akan sosialisasikan,’’ kata Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Madiun Mochamad Arif Fauzi kemarin (20/3).

Dia menjelaskan, pengenaan biaya visa progresif besarannya 2.000 riyal. Atau, setara dengan Rp 7,6  juta. Pihaknya segera menyampaikan aturan itu. ’’Banyak CJH yang belum siap dananya ketika melakukan pelunasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, Red). Aturan ini memang membingungkan sejumlah CJH asal Kota Madiun,’’ ujarnya.

Kemenag juga bersiap untuk melakukan perekaman sidik jari dan verifikasi data biometrik. Semua CJH wajib. Untuk Kota Madiun, jumlahnya mencapai 160 CJH. Perekaman dilakukan setelah pelunasan BPIH. Sesuai jadwal, 160 CJH itu berhak melakukan pelunasan untuk tahap pertama mulai 19 Maret sampai 15 April mendatang. Sedangkan, tahap kedua 30 April sampai 10 Mei. ’’Jadwal perekaman nanti 28 Maret di embarkasi Bandara Juanda,’’ tutur alumnus IAIN Kediri tersebut.

Terkait pelunasan BPIH, Arif mengatakan pelunasaan BPIH tahap pertama ini dibuka untuk dua kelompok. Yakni, kelompok jamaah dan kelompok tim pemandu haji daerah (TPHD). Saat ini baru 63 CJH dari kuota 160 yang sudah melakukan pelunasan. ’’Itu belum tambahan penggabungan kuota lansia, dan untuk TPHD masih dalam proses seleksi yang dilakukan pemkot (Kesra, Red),’’ ungkapnya.

Menurutnya, di hari pertama pelunasan BPIH tahap pertama, banyak jamaah yang belum mengetahui regulasinya. Di antaranya adalah syarat pelunasan BPIH yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan serta mendapatkan status istitho’ah kesehatan. ’’Masih banyak ditemukan CJH yang tidak mengetahui alur tahapan pembayaran BPIH, baik pra maupun pasca,’’ terangnya.

Masih kata Arif, biaya yang harus dilunasi oleh CJH Kota Madiun tahun 2019 sebesar 36,5 juta. Pembayaran melalui bank yang sudah ditunjuk pada waktu melakukan proses pembiayaan setoran awal.  (mgd/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here