Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor

70

DENGAN semangat dan nampak sambil menahan geram, Presiden Jokowi mengingatkan para bupati dan gubernur se-Indonesia. Semua harus memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu alasannya, ekspor dan investasi Indonesia masih tertinggal daripada mayoritas negara Asia Tenggara. Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan dalam forum rapat kabinet.

Hal itu disampaikan lagi presiden di saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang Selatan, Selasa 12 Maret 2019. Kebetulan saya sendiri hadir. Acara itu sendiri dibagi dua tempat dan yang mengundang dua lembaga. Satu tempat di ruangan (ICE) yang lebih besar untuk dinas yang menangani penamaman modal dan perijinan dan yang mengundang Kementerian Perdagangan.

Pesertanya begitu banyak jumlahnya, ribuan. Sedang ruang sebelahnya khusus untuk para pimpinan daerah dan Kementerian lembaga dan yang mengundang Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM). Saya masuk yang kedua, diundang BKPM.

Saya ingat beberapa tahun lalu, setelah dilantik menjadi presiden, Presiden Jokowi menggagas perizinan satu pintu di BKPM. Perizinan satu pintu ini menjadi pekerjaan yang menjadi prioritas selain prioritas yang lain. Oleh sebab itu jangan heran yang namanya kementerian saat itu sibuk melakukan rapat dan kajian mengenai perizinan yang bisa disederhanakan. Selama ini Kementerian selalu berlindung pada aturan baik itu PP, peraturan menteri dan sebagainya. Dan yang pasti setiap pejabat tidak mau kehilangan kewenangannya.

Namun perintah tegas. Perizinan harus disedehanakan. Kalau yang menghambat aturan, aturannya diubah. Tentu namanya perintah dan itu memang perlu ya harus dilaksanakan. Konsep perubahan aturan dilakukan. Perijinan menjadi pasti kapan harus selesai. Dan yang lebih urgen saat itu, perijinan harus disatu tempat atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tempatnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tidak boleh lagi Kementerian dan lembaga mengadakan atau membuka loket perizinan sendiri-sendiri.

Untuk tahap pertama, setiap kementerian dan lembaga membuka loket di BKPM. Ada front office dan back office yang dijaga oleh petugas kementerian dan lembaga. Kalau mau ijin apa saja cukup di BKPM yang membuka ruang khusus untuk loket atau counter kementerian dan lembaga. Semua harus selesai di situ.

Namun persoalannya kemudian Setelah berjalan selama hampir lima tahun ternyata perlu pembenahan lagi. Terbukti dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa begitu banyaknya yang tertarik inventasi ke Indonesia. Dari hasil survei dari sebuah lembaga internasional menempatkan Indonesia pada peringkat kedua negara-negara di dunia paling menarik untuk investasi. Namun ada sayangnya. Faktanya, seandainya yang tertarik begitu banyak, namun yang terealisir hanya sekitar 10%. Mestinya yang mau investasi harus dikawal.

Kalau ada yang mau investasi terus dikawal dan dikejar. Jangan sampai lepas. Mengapa kok tidak jadi investasi di Indonesia. Ini pasti ada yang salah. Dan kita tahu kesalahan itu, namun kok nggak ada perbaikan. Terbukti investasi kita kalah dengan beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Phipina. Ke depan kita harus tidak boleh kalah dengan Myanmar, Kamboja dan lain-lain. Kira-kira begitu kegeraman presiden waktu itu.

Oleh sebab itu perlu upaya hilirisasi. Kalau ada yang mau investasi dibidang substitusi impor atau untuk ekspor agar tutup mata. Sekali lagi agar tutup mata. Seperti batubara itu bisa diolah menjadi gas. Kita saat ini masih impor gas. Kalau ada investor yang mau investasi pengolahan batubara menjadi gas agar tutup mata. Segera diberi izin. Tidak usah lama-lama.

Setelah Presiden Jokowi menyampaikan hal-hal tersebut saya baru mengerti mengapa semua gubenur dan bupati/wali kota dikumpulkan hari itu. Dan memang izin-izin dalam hal investasi yang dikeluarkan pemerintah pusat (BKPM) izin ikutannya masih ada di daerah. Seperti ijin mendirikan bangunan (IMB), dan tentunya izin-izin lainnya. Hal ini sering menjadi kendala dalam mempercepat investasi.

Tidak heran kemudian presiden mengeluarkan gagasan perlunya didirikan Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor. Kedua kementerian diharapkan bisa Mengatasi persoalan lama di Indonesia yaitu lambatnya investasi dan ekspor. Di beberapa negara Eropa sudah memiliki kementerian semacam ini. “Kalau sudah ada menteri juga enggak nendang, yang salah kita semuanya,” demikian presiden menyampaikan.

Persoalannya kemudian ketika presiden mempunyai ide pendirian dua kementerian tersebut ada undang-undang yang mengaturnya yaitu UU No: 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam salah satu pasal yaitu pasal 15 jumlah keseluruhan  kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Sedang saat ini, pada pemerintahan Jokowi-JK jumlah kementerian sudah maksimal yaitu 34 kementerian. Jumlah tersebut terdiri dari 4 menko dan 30 kementerian.

Ada beberapa skenario apabila presiden akan mendirikan kementerian baru seperti kementerian investasi dan ekspor. Yang pertama, membentuk kementerian baru dengan dengan mengurangi kementerian lama (penggabungan atau pembubaran tentu dengan persetujuan DPR khusus pembubaran). Kalau membentuk baru resikonya presiden harus menghilangkan salah satu kementerian yang sudah ada saat ini. Tentu dengan pembentukan kementerian baru sebaiknya tupoksi kementerian atau lembaga yang sama digabungkan tugas pokok fungsinya ke kementerian baru ini. Misal didirikan kementerian investasi, tentu sebaiknya lembaga seperti BKPM melebur menjadi satu dengan kementerian baru ini.

Demikian juga kementerian yang mempunyai tupoksi sama harus diberikan kepada kementerian baru. Kalau tidak, akan menambah persoalan di kemudian hari. Akan terjadi overlap tupoksi. Sehingga pendirian kementerian untuk memacu investasi tidak akan terwujud.

Kedua, mendirikan lembaga baru yaitu seperti Badan Investasi Nasional dan Badan Ekspor Nasional. Tentu kalau membentuk badan tidak terikat dengan UU No: 39 tahun 2008. Kementerian lama yang jumlahnya 34 tetap bisa dipertahankan. Resikonya, kalau bentuk badan gerak langkahnya sangat terbatas. Karena lambaga tersebut tidak setingkat menteri biasanya kalau koordinasi dengan kementerian akan dianggap dibawah kementerian. Posisi badan dalam sistem pemerintahan dan kultur birokrasi di Indonesia kurang menguntungkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Dengan pendirian kementerian baru, dengan risiko menghilangkan atau menggabungkan dengan kementerian lain nampaknya akan menjadi pilihan. Misal membentuk (mengabungkan), menjadi kementerian ekspor dan perdagangan. Resikonya akan lebih kecil dan langsung bisa tancap gas. Karena kalau membentuk kementerian yang betul-betul baru memerlukan waktu untuk bisa operasional secara baik. Setidak-tidaknya perlu waktu dua/tiga tahun. Demikian juga ketika membentuk kementerian investasi dengan menghilangkan BKPM (aparatnya semua dari BKPM) akan lebih cepat.

Namun semua itu ada di tangan presiden. Mana rute yang akan dipilih. Yang penting pembentukan kementerian tersebut sebagai jawaban atas persoalan saat ini dan menjawab tantangan di masa depan. Tidak sebaliknya, justru akan menambah persoalan baru. (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here