Magetan

Kemenperin Angkat Tangan, Urai Pencemaran Limbah LIK Perlu Kolaborasi Pemkab

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Problem pencemaran limbah penyamakan kulit di UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan sangat pelik. Bahkan, sekelas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat tangan. Upaya mengurai persoalan menahun bau busuk yang mencemari warga sekitarnya itu membutuhkan biaya besar. ‘’Kami tidak bisa memfasilitasi,’’ kata Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam acara Fasilitasi Mesin Peralatan UPT Kulit Magetan di Magetan Rabu (13/11).

Menurut Gati, persoalan pencemaran limbah industri andalan Magetan ini cukup serius. Lembaganya tidak bisa menanggulanginya sendiri karena butuh biaya yang tidak sedikit. Pemkab diharapkan bisa memfasilitasi para penyamak mengelola limbahnya sesuai standar. Yakni, menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). ‘’Kami harus bekerja sama dengan DLH,’’ ujarnya.

Kemenperin menengarai salah satu penyebab pencemaran karena peningkatan industri kecil menengah (IKM). Bila dulu 25 unit IKM yang mengolah kulit di lingkungan industri kulit (LIK), kini mencapai 126 unit. Peningkatan tersebut tidak hanya berbanding lurus terhadap produksi, tapi juga hasil limbah. ‘’Kami sangat mengandalkan produksi kulit LIK Magetan,’’ ucap Gati.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Drajat Irawan menyebut, pihaknya berupaya memperbaiki sistem pengolahan limbah LIK. Komitmen itu dipertegas langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang penanganan limbah terpadu. Selain instansinya, lembaga yang terlibat DLH Jatim dan Polda Jatim. Juga DLH Magetan, Disperindag Magetan, Polres Magetan, dan asosiasi penyamak kulit. ‘’Pihak-pihak yang terlibat tercantum dalam SK itu,’’ katanya.

Tim terpadu itu bakal mengawal pihak yang menggunakan IPAL LIK selama ini. Muncul kecurigaan pengguna mesin itu bukan hanya IKM, melainkan industri besar. Itu berdasar hasil produksi LIK tidak sesuai yang tertera pada dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Dalam dokumen itu, produksi kulit 10 ton per hari. Fakta di lapangan, mencapai 20 ton sehari. Karena overload, pengolahan limbah menjadi tidak maksimal. ‘’Polisi dan DLH sedang mencari tahu pengguna IPAL,’’ ungkapnya. (bel/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close