Kemendikbud Usulkan Angkat 100 Ribu Guru Honorer

86

NGAWI – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ditodong pertanyaan tentang upaya pemerintah untuk mengangkat guru honorer. Isu tersebut bergulir kembali dalam sarasehan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Tempursari, Banyubiru, Widodaren, Ngawi, Rabu (8/8). ‘’Itu (masalah guru honorer, Red) yang sedang ingin kami atasi,’’ katanya menjawab pertanyaan salah seorang peserta sarasehan tersebut.

Muhadjir mengungkapkan isu itu tidak hanya terjadi di Ngawi. Tapi juga daerah lain di Indonesia. Untuk mengatasinya, kata dia, tidak mudah. Apalagi pemerintah sejak lama memberlakukan moratorium pengangkatan guru. Muhadjir menyebut saat ini Indonesia kekurangan sekitar 736 ribu guru. Sedangkan yang akan pensiun tahun ini sekitar 42 ribu guru. ‘’Dari total kekurangan itu, sekitar 520 ribu merupakan guru SD,’’ sebutnya.

Kemendikbud, lanjut Muhadjir, sudah mengupayakan agar tahun ini ada pengangkatan guru honorer. Menteri asli Kabupaten Madiun itu sudah mendesak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) agar tahun ini untuk sektor pendidikan disediakan kuota minimal 100 ribu. ‘’Saya akan kawal terus supaya kuotanya tidak turun,’’ janjinya.

Maklum, saat ini tidak hanya sektor pendidikan yang kekurangan tenaga, tapi juga kementerian lain banyak yang mengusulkan. Menurut dia, jumlah yang diajukan itu sebenarnya sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan kekurangan guru saat ini. Sehingga, butuh waktu minimal tujuh tahun untuk mengatasi persoalan guru honorer tersebut. ‘’Makanya, saya sudah ajukan konsep ke presiden agar segera dilakukan pengangkatan besar-besaran,’’ ungkapnya.

Kendati berat, Muhadjir tetap berharap itu bisa dilakukan pemerintah. Pun pemerintah akan berusaha mencarikan anggaran supaya seluruh guru honorer bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, Muhadjir juga minta agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan guru. Tujuannya, untuk pemerataan pendidikan dan tidak terjadi ketimpangan. ‘’Mudah-mudahan keuangan kita mampu ke depan,’’ ucapnya.

Muhadjir juga minta semua guru, terutama yang masih berstatus honorer, bersabar. Dia memahami nasib dan kondisi guru honorer sekarang. Banyak yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun untuk mencerdaskan bangsa, tapi belum juga diangkat. Apalagi kerja keras mereka hanya mendapat honor terbatas, sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu. ‘’Jangan dikira saya senang dengan kondisi itu, saya juga prihatin,’’ ungkapnya.

Dia mengaku baru mengetahui permasalahan itu secara nyata setelah menjadi menteri. Menurut dia, tidak hanya masalah guru honorer yang perlu segera ditangani. Tapi juga sekolah rusak. Jumlahnya juga sangat banyak. ‘’Pemerintah sekarang ini istilahnya kepothokan  (terbebani) dari yang sebelumnya. Sekolah rusak dan juga kekurangan guru,’’ paparnya.

Menurut dia, banyak sekolah rusak itu karena bangunannya sudah tua. Muhadjir menyebut gedung sekolah sekarang masih banyak peninggalan era pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 1975 silam, pemerintah membangun sekitar 142 ribu sekolah inpres. ‘’Beban pemerintah sekarang memang berat, tapi mudah-mudahan ada penyelesaiannya,’’ harapnya.

Sedangkan untuk guru agama, lanjut Muhadjir, bukan menjadi domain Kemendikbud. Melainkan di Kementerian Agama (Kemenag). Pun jumlah guru agama juga kurang. Harus diisi tenagah honorer oleh sekolah masing-masing. Kendati begitu, Muhadjir berharap sekolah tidak asal mengangkat guru agama honorer. ‘’Agak rawan, kalau tidak hati-hati bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan paham yang aneh-aneh,’’ tuturnya. (tif/c1/sat)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here