Kejari ’’Ngebon’’ BPKP

91

MAGETAN – Mana ada kasus dugaan korupsi tanpa unsur kerugian negara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan pun membawa perkara dugaan rasuah pengadaan enam bibit tanaman hias dinas lingkungan hidup (DLH) ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Korps Adhyaksa meminta bantuan BPKP untuk menghitung ada tidaknya kerugian negara atas perkara yang menyeret kepala DLH nonaktif Bambang Setiawan sebagai tersangka. ‘’Hari ini (kemarin, Red) saya minta Kasipidsus Andi Ermawan koordinasi dengan BPKP,’’ kata Kepala Kejari (Kajari) Magetan Atang Pujiyanto kemarin (16/4).

Atang menyatakan, koordinasi tersebut masih sekadar tahap awal terkait gambaran perkara tersebut. Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan BPKP memulai melakukan audit. ‘’Semoga bisa dalam waktu dekat ini,’’ ujarnya kepada Radar Magetan.

Dia menjelaskan, permohonan ke BPKP menghitung kerugian negara bukan berarti lembaganya tidak percaya terhadap kinerja inspektorat. Inspektorat, lanjut Atang, tetap dipercaya mengalkulasi berapa nominal kerugian yang ditimbulkan. Pihaknya bakal menghormati apa pun hasil dan keputusan atas isi laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya kelak. ‘’Karena ini melibatkan antar-institusi, bukan antar-person,’’ jelasnya.

Atang mengungkapkan, inspektorat hingga kini belum menyerahkan LHP dugaan korupsi yang dilakukan Bambang. Lembaga itu tetap diminta agar audit segera diselesaikan. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memaksa dengan memasang deadline. Kejari menyadari inspektorat merupakan instansi yang memiliki independensi sendiri. ‘’Kami hormati proses kerja inspektorat,’’ tuturnya.

Kapan target penghitungan kerugian negara bisa diselesaikan? Pria yang Maret lalu bertugas di Magetan ini belum bisa memastikan. Hanya, menurutnya penanganan perkara tanaman hias diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama lantaran memerlukan spesifikasi khusus. Atang menjelaskan, tanaman hias bukan seperti barang mati. Nilainya tidak bisa ditaksir dengan harga perkiraan sendiri (HPS) layaknya perabotan meja dan kursi. Penentuan harga tanaman hias bisa bergantung dengan musimnya. ‘’Yang namanya pedagang kan bisa saja menaikkan harga tanaman ketika banyak pembeli yang mencarinya,’’ bebernya.

Bagaimana bila kelak tidak terbukti ada kerugian negara? Atang menyebut kasus bisa diberhentikan. Sebab, tanpa adanya kerugian, unsur tindak pidananya tidak terpenuhi. Sedangkan terkait penangguhan penahanan Bambang, menurut dia, semata-mata atas pertimbangan yuridis. Pihaknya mengambil langkah penangguhan sebelum masa penahanannya di rumah tahanan (rutan) kelas II B habis. ‘’Tetap diminta wajib lapor untuk memantau keberadaannya,’’ katanya. (cor/c1/isd)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here