Kejaksaan Hentikan Pengusutan Dugaan Penyimpangan Dana Hibah PNM

137

MADIUN – Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Politeknik Negeri Madiun (PNM) berhenti mendadak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun memutuskan untuk menyetop pengusutan kasus tersebut. Keputusan itu dilakukan semasa I Ketut Suarbawa menjabat sebagai kasi pidsus.

Wartawan Jawa Pos Radar Madiun sempat berusaha mengonfirmasi kebenaran kabar itu melalui kasi pidsus Kejari Kota Madiun yang baru, Toni Wibisono. Dia tak menampik penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah PNM senilai Rp 4,6 miliar pada 2014–2015 telah dihentikan sejak akhir Desember 2018 lalu. ’’Sebelum saya di sini sudah dihentikan,’’ kata Toni.

Diberhentikannya penyelidikan kasus itu, secara tak langsung mengundang tanya. Sebab, sejak awal kejaksaan getol mengekspos perkembangan penyelidikan itu kepada awak media. Tapi, semua berbanding terbalik ketika kejaksaan menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Korps Adhyaksa terkesan tertutup dan dilakukan secara tiba-tiba. ’’Dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti,’’ ujarnya.

Dia mengungkapkan ada sejumlah alasan yang memutuskan kasus itu distop. Di antaranya, saat tahap pemeriksaan saksi-saksi didapati keterangan jika kerugian negara telah dikembalikan ke kas daerah (kasda). Selain itu, dasar lainnya adalah rekomendasi dari Inspektorat. ’’Setelah dilakukan permintaan keterangan, indikasi kerugian negaranya sudah dikembalikan. Sehingga, (dinyatakan) tidak ada kerugian negara,’’ tutur mantan kasi pidum Kejari Karanganyar itu.

Kendati demikian, Toni tak dapat menjelaskan secara gamblang berapa besaran kerugian negara yang telah dikembalikan oleh pihak PNM ke kasda. Pun, dalam kasus ini kejaksaan tidak sampai menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3). ’’Saya pastinya nggak ingat. Ini masih lid (penyelidikan, Red), sehingga tidak ada SP-3,’’ katanya.

Sekadar diketahui, penyelidikan kasus itu oleh kejaksaan bermula saat PNM menerima dana hibah dari pemkot pada 2014 senilai Rp 2,3 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya dana hibah itu hanya terserap Rp 1,8 miliar. Dengan demikian, ada sisa dana sekitar Rp 500 juta dari pemberian hibah pemkot tersebut.

PNM kembali mendapatkan hibah dengan nilai yang sama pada 2015. Tapi, dari total dana hibah tahap kedua yang diterima sebesar Rp 2,3 miliar, sekitar Rp 500 juta di antaranya dipakai untuk menutup tunggakan piutang kas daerah tahun sebelumnya.

Puncaknya saat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) keluar. Dalam catatannya, BPK mengemukakan adanya indikasi penggunaan dana hibah sebesar Rp 1,8 miliar pada 2014 tidak sesuai peruntukan. Lembaga auditor negara itu juga menemukan adanya perbedaan peruntukan anggaran pada 2015.

Bermodal catatan hasil audit BPK itu, Kejari Kota Madiun langsung turun tangan mengumpulkan bahan keterangan dan data. Hingga akhirnya penyidik memanggil satu per satu saksi untuk dimintai keterangan.

Mereka menduga adanya penyalahgunaan dana hibah oleh pihak PNM. Seperti menggunakan sebagian dana hibah itu untuk membayar gaji pegawai. Sementara, dalam proposal yang diajukan ke pemkot, item tersebut tidak dicantumkan. (her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here