Kejaksaan Bukan Tameng Proyek Pasar Legi

39

PONOROGO – Ratusan miliar anggaran yang bakal digelontorkan untuk pembangunan ulang (rebuild) Pasar Legi membuat kejaksaan pasang badan. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merasa perlu mengawal untuk meminimalisasi celah rasuah.

Besarnya anggaran yang dipersiapkan untuk rebuild Pasar Legi cukup membuat disperdakum gentar. Hingga mengajukan pendampingan. ‘’Sejauh ini ada enam satker, termasuk kantor imigrasi dan ATR/BPN,’’ ujar Ketua TP4D Kejari Ponorogo Kundrat Mantolas.

Pendampingan lainnya menyasar pengadaan pupuk bersubsidi. Posting anggaran di Disperta Ponorogo itu melampaui pengadaan 60 unit ambulan. TP4D juga memonitor renovasi lanjutan Pasar Somoroto dan Badegan. Serta program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ATR/BPN setempat. ‘’Daftar itu baru sampai bulan ini. Masih banyak yang belum disetujui (untuk dilakukan pendampingan),’’ tegasnya.

Besar kemungkinan daftar proyek yang dikawal TP4D bertambah seiring berjalannya waktu. Hingga kini, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengajukan pendampingan untuk proyek maupun kegiatannya. ‘’Sebagian masih kami bahas dan menunggu paparan dari instansi terkait,’’ kata Kasi Intel Kejari Ponorogo itu.

Mengapa OPD mengajukan pendampingan TP4D? Menurut Kundrat, fungsi TP4D mengamankan proyek pemerintah, supaya tidak ada penyimpangan hukum dalam prosesnya. Fungsi pencegahan dari aspek hukum yang dikedepankan. ‘’Tujuan kami mencegah, bukan sebagai tameng,’’ tukasnya.

TP4D tidak akan mengawal hingga ke ranah teknis di tiap-tiap pekerjaan. Dengan mendapat pendampingan, rekanan maupun owner diharapkan dapat melaksanakan kegiatan itu dengan aman dan nyaman. ‘’Kami beri masukan-masukan dari sisi hukum,’’ tegasnya. (naz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here