Kejaksaan Bidik Hibah Alih Status PNM

303

MADIUN – Enam tahun sudah status negeri melekat di Politeknik Negeri Madiun (PNM). Rupanya di balik proses alih status tersebut, ada persoalan yang diendus korps adhyaksa. Diam-diam sejak akhir Agustus lalu, Kejari Kota Madiun memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan alih status PNM. Muncul indikasi penyelewengan dana hibah dari pemkot kepada kampus pendidikan vokasi tersebut.

Sumber internal di kejari mengatakan jika persoalan yang diendus kejari berkaitan dengan dana hibah Rp 2,3 miliar yang diberikan pemkot pada 2014-2015 lalu. Pemberian hibah, menurut sumber tersebut, merupakan bagian dari klausul kerja sama antara pemkot dengan Kemenristekdikti dalam penegerian PNM. Rupanya, di tahun tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya temuan. ’’Ada dugaan penyelewengan,’’ bebernya.

Pun, sudah ada lebih dari 10 orang yang dipanggil korps adhyaksa terkait persoalan tersebut. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki kaitan dengan pemberian hibah pada 2014 dan 2015. Tak lain, jajaran direksi PNM di dua tahun tersebut. Termasuk sejumlah pejabat pemkot kala itu yang memiliki kuasa mengurusi anggaran. ’’Pernyataan dari BPK saat itu, ada indikasi salah peruntukan dalam penggunaan dana hibah,’’ sebut sumber internal itu.

Jawa Pos Radar Madiun berusaha mengonfirmasi pihak kejari terkait penyelidikan tersebut. Kasi Pidsus Kejari I Ketut Suarbawa membenarkan. Dia mengaku sudah memanggil lebih dari sepuluh saksi berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana hibah pemkot kepada PNM. ’’Sejak akhir Agustus kami klarifikasi. Tapi ini sifatnya masih penyelidikan,’’ tekannya tanpa menyebut secara rinci berapa banyak saksi dari pihak PNM dan pemkot yang telah diklarifikasi.

Pun, Ketut juga enggan buka-bukaan terhadap hasil penyelidikannya sejauh ini. Dia meminta publik untuk bersabar. Yang jelas, Ketut ingin menekankan bahwa langkah yang saat ini dia lakukan lantaran ada temuan pemeriksaan BPK pada hibah PNM tahun 2014 dan 2015 lalu. Ditambah adanya informasi dari masyarakat. Namun demikian, semua itu perlu dibuktikan. ’’Pembuktiannya melalui langkah penyelidikan ini. Kalau memang indikasi itu benar, tentu kami akan terus lanjutkan proses hukum,’’ tegasnya.

Jalan kejari dalam menyelidiki dugaan penyelewengan dana hibah PNM tampaknya tidak begitu mulus. Penyebabnya, salah satu figur penting dari proses penegerian PNM itu saat ini sudah meninggal dunia. Budi Tjahjono, sang mantan direktur, diketahui meninggal dunia pada akhir 2015 lalu. Pun saat ini jajaran direksi PNM seluruhnya diisi oleh orang baru. Direktur PNM Muhammad Fajar Subkhan menjelaskan, tidak ada orang lama di direksi PNM saat ini. Dia mengaku baru masuk di direksi PNM sebagai Wadir II pada 2016 lalu.

’’Saat itu, sepeninggal almarhum Pak Budi (mantan direktur PNM, Red), posisinya diisi pelaksana tugas (Plt) yang diperbantukan dari Politeknik Negeri Malang,’’ beber Fajar.

Fajar naik kasta sebagai direktur per 2017 melalui mekanisme pemilihan. Selain dia, jabatan Wadir I hingga III saat ini diisi oleh orang-orang baru yang diangkat per 2016 dan 2017. Namun demikian, Fajar mengaku sedikit mengetahui data seputar hibah di dua tahun tersebut. Kata dia, hibah tersebut merupakan bagian dari klausul kerja sama penegerian PNM antara pemkot dengan Kemristekdikti.

Selain hibah, pemkot dalam klausul tersebut juga diwajibkan memberikan bantuan sarpras dan personel. ‘’Peruntukan hibahnya untuk apa saja, ketentuannya semestinya ada di naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Di situ dijelaskan,’’ pungkasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here