Kedungbrubus Pendam Persoalan Kependudukan

188

MADIUN – Kabupaten ini ternyata memendam persoalan administrasi kependudukan sangat serius. Keluarga Lukki Cahyono yang hidup menyendiri di tengah hutan jagung itu hanyalah fenomena gunung es.

Pemdes Bulu menghitung lebih dari lima warga yang juga menempati lahan perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Dusun Kedungbrubus. Sementara pemkab tak berani intervensi. ‘’Kalau yang direlokasi hanya Lukki, kami khawatir memicu kecemburuan sosial,’’ kata Pj Kades Bulu, Salam kemarin (7/2).

Lokasi huniannya di sekitaran waduk desa setempat. Bertahun sudah, mereka tinggal di gubuk seadanya dengan masing-masing keluarganya. Bermatapencaharian menggarap lahan pertanian berpola sharing layaknya Lukki. Perbedaannya, bila usia pria itu terbilang masih muda, yang lainnya sudah lanjut usia (lansia). ‘’Bagaimana jika mereka cemburu dengan perlakuan pemdes ke Lukki,’’ sergahnya.

Tidak hanya dari kalangan mbawon yang sudah ada, kebijakan memberikan bantuan kepada keluarga Lukki dikhawatirkan menjadi magnet warga lain. Mereka yang kurang mampu mengikuti cara hidup serupa yang dijalani Lukki selama ini. Demi memiliki hunian layak yang kelak diakomodasi pemdes. ‘’Yang seperti itu tidak menutup kemungkinan kelak akan terjadi. Kemudian menuntut hal yang sama ke pemdes,’’ paparnya kepada Radar Mejayan.

Terlepas kekhawatiran itu, Salam juga masih menimbang bisa-tidaknya opsi relokasi. Selain aspek kemauan dari keluarga Lukki, juga pencarian lahan tempat tinggal baru. Mengingat yang bersangkutan tidak memiliki lahan. Pemdes perlu bermusyawarah dengan badan permusyawaratan desa (BPD) terkait legalitas pemanfaatan lahan bengkok atau aset tanah desa. Prosesnya diklaim cukup panjang karena perlu berkomunikasi dengan camat, bahkan bupati. ‘’Sepengetahuan saya, aset kekayaan desa tidak bisa dilepas hak kepemilikannya ke orang lain,’’ beber Salam.

Salam berharap Lukki bersedia kembali ke rumah asal di Pulerejo, Pilangkenceng. Karena menyadari tempat tinggal saat ini rawan bahaya. Mulai kehadiran binatang liar dan cuaca buruk. Namun, pihaknya tidak bisa memaksakan kehendak karena status lahan yang ditempati bukan aset desa. ‘’Yang bisa meminta untuk pindah adalah Perhutani. Kami tidak bisa mengintervensi,’’ tekan kades.

Dia menambahkan, bantuan yang berdatangan untuk keluarga Lukki bersifat sosial. Seperti sembilan bahan pokok (sembako) dan material bangunan untuk memperbaiki gubuk. Pemdes sudah berkomunikasi dengan dinsos. Organisasi perangkat daerah itu berjanji memfasilitasi bantuan sosial (bansos) dengan syarat administrasi keluarga terpenuhi. Hingga kini kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Lukki yang sedang diproses, setelah yang lama hilang. ‘’Untuk melengkapi persyaratan KK (kartu keluarga),’’ tandasnya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here