Kecewa Minim Pesilat Hebat, Bupati Ambil Alih Pembinaan Pencak Silat

521
IKONIK: Gedung Padepokan Madiun Kampung Pesilat senilai Rp 8,3 miliar diharapkan menjadi tonggak awal prestasi pencak silat Kabupaten Madiun.

MEJAYAN – Pemkab Madiun tidak ingin kehilangan muka atas label kampung pesilat Indonesia. Pemkab berniat mengintervensi sistem pembinaan pesilat di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Menyikapi wakil atlet cabang olahraga (cabor) pencak silat dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Jawa Timur hanya tiga orang. ‘’Kami akan mengambil alih,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Kaji Mbing –sapaan Ahmad Dawami– mengatakan, campur tangan terhadap cabor silat lantaran telah mendeklarasikan sebagai kampung pesilat Indonesia. Jargon itu tidak boleh sekadar nama. Keterlibatan pemkab telah diikuti dengan membawa konsep tatanan khusus. Menciptakan bibit atlet silat unggulan atas melimpahnya jumlah pendekar dari perguruan silat di kabupaten ini. ‘’Atlet pencak silat Kabupaten Madiun harus jadi juara,’’ ujarnya.

Intervensi itu membuat kesan pemkab tak bisa terima daerah lain yang notabene bukan pelopor pesilat bisa lebih berprestasi. Pasalnya, ada 14 perguruan silat bergabung dalam IPSI dengan jumlah anggota mencapai ratusan orang. Mereka telah diakomodasi lewat pembangunan Padepokan Madiun Kampung Pesilat senilai Rp 8,3 miliar. Gedung di kompleks Puspem Caruban itu sebagai tempat berdiskusi antar perguruan. Tidak hanya menjaga kerukunan, tapi memajukan silat Kabupaten Madiun. ‘’Kelak kami akan membawa pulang medali juara silat ke kampungnya (Kabupaten Madiun, Red),’’ janji bupati.

Lantas, seperti apa bentuk konkret dari tatanan itu? Kaji Mbing belum panjang lebar mengutarakan. Menurutnya, segala bentuk konsep pembinaan tidak akan bisa berjalan tanpa difasilitasi anggaran. Dua hal tersebut saling berkaitan. ‘’Porprov VI ini kan yang pertama di kepemimpinan saya, untuk selanjutnya harus lebih baik lagi,’’ tuturnya.

Ketua KONI Kabupaten Madiun Sentot Seto Wahyono tidak mempermasalahkan ada campur tangan langsung dari bupati terhadap cabor silat. Selama ini urusan pembinaan diserahkan penuh ke lembaganya. Pihaknya menyadari pencak silat menjadi trademark kabupaten ini yang ditandai dengan pendeklarasian. ‘’Pencak silat kan termasuk program prioritas dan atensinya bupati. Ini bagus untuk pembenahan ke depan,’’ paparnya.

Sentot mengakui wakil silat porprov kali ini berkurang dibandingkan empat tahun lalu sebanyak empat atlet. Terlepas penurunan itu, keterwakilan atlet silat kontingennya cukup baik di lingkup eks Karesidenan Madiun. Hanya kalah dari Ponorogo yang mengantarkan tujuh orang dan imbang dengan Magetan. ‘’Ngawi dan Pacitan tidak ada wakilnya,’’ ucap pria yang juga ketua kontingen Kabupaten Madiun ini.

Dalam kasus Ponorogo lebih banyak, lanjut dia, IPSI setelah melakukan pembinaan atlet berjenjang panjang. Pihaknya bakal melakukan hal serupa lewat pembenahan sistem organisasi dan mekanisme pembinaan. Hasilnya diyakini terlihat dua hingga empat tahun mendatang. ’’Pertaruhan perkembangan bisa dilihat pada Porprov VII 2021,’’ pungkasnya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here