Kecewa, Massa AMPT Bakar Boneka ’’Ipong’’

82

KOTA – Massa Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT) kembali berunjuk rasa. Setelah aksi sebelumnya Rabu lalu (11/4) gagal bertemu Bupati Ipong Muchlissoni, mereka bisa bertatap muka langsung dengan orang nomor satu di Pemkab Ponorogo ini kemarin (16/4). Namun, mereka malah balik kanan alias walk out (WO).

Berbeda dengan aksi pertama, aksi kedua AMPT ini disikapi hati-hati Pemkab Ponorogo. Kali ini Bupati Ipong bersedia menemui dan berdialog langsung dengan perwakilan massa di Pendapa Pringgitan. Mereka diminta menyampaikan aspirasinya.

Dalam dialog terbuka tersebut, koordinator lapangan (korlap) AMPT Didik Haryanto mendesak bupati bertanggung jawab terkait proses penggusuran rumah warga terdampak pembangunan Waduk Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo. Dia menilai kebijakan itu sepihak dari pemkab. Alasannya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. ‘’Ini jelas pelanggaran hukum,’’ protesnya.

Didik juga minta kejelasan rencana renovasi pasar eks stasiun. Namun, sebelum semua tuntutan disampaikan, para pengunjuk rasa keburu balik kanan. Sikap itu dilakukan setelah polisi menolak permintaan massa agar bupati menemui mereka di depan kantor pemkab. Pertimbangan polisi, karena faktor keamanan bupati.

Meski begitu, Ipong sempat menanggapi sejumlah aspirasi sebelum massa WO. Ipong ogah disebut sulit ditemui warga. Bahkan, semua perwakilan pendemo dari Bendo, pengemudi bentor, pedagang pasar eks stasiun, serta pedagang kaki lima (PKL) Sultan Agung sudah pernah diajangi untuk dialog. ‘’Malah setiap kali pertemuan selalu ada jalan keluarnya. Meskipun belum sesuai keinginan seperti yang diharapkan,’’ kata Ipong.

Menurut dia, tidak semua keinginan perwakilan massa dapat dipenuhi pemkab. Karena itu, apabila ada kebijakan pemkab dinilai tidak sesuai aturan, massa bisa mengajukan keberatan dengan menggugatnya lewat pengadilan. ‘’Tidak perlu dengan (aksi) unjuk rasa,’’ pintanya.

Ipong mencontohkan penanganan dampak pembangunan Waduk Bendo. Jika dianggap belum beres persoalan hukumnya, dia mempersilakan warga mengajukan gugatan. Dengan begitu, hasilnya dapat diketahui secara pasti. ‘’Perlu diketahui, dari 16 tuntutan warga Bendo, hanya satu tuntutan yang belum kami penuhi,’’ sebutnya.

Satu tuntutan itu adalah ganti rugi tegakan tanaman warga. Alasannya, karena sesuai aturan, pemkab dilarang menggantinya. ‘’Tadi saya sudah komunikasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo soal itu. Dan, pihak BBWS Bengawan Solo berupaya mengomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah pusat,’’ bebernya.

Sedangkan menyangkut sertifikat lahan pengganti, saat ini sedang dalam proses. Pemkab tengah menunggu usulan pelepasan barang (aset) milik daerah disetujui DPRD. Sebelum proses administrasi diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). ‘’Toh semua warga sudah menempati rumah yang kami bangun. Bahkan, sebelumnya ada warga yang hanya punya satu bidang tanah, saat ini memperoleh tiga bangunan rumah. Karena di dalamnya terdampat tiga kepala keluarga (KK),’’ jelas Ipong.

Ternyata, penjelasan bupati tersebut belum memuaskan pengunjuk rasa. Hingga akhirnya mereka memilih WO dari Pendapa Pringgitan. Sebagai bentuk kekecewaan atas jawaban bupati, massa membakar boneka yang menyerupai Ipong. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here