Kasus Politik Uang Terancam Menguap

68

MADIUN – Ekspektasi publik terhadap Bawaslu Kota Madiun soal pemberantasan politik uang masih jauh panggang dari api. Sampai saat ini belum dirilis hasil final pemeriksaan kasus dugaan money politics yang sedang ditangani. Yakni, dugaan itu terjadi saat kampanye caleg DPR RI, Sadarestuwati di Jalan Mego Manis pada Selasa (26/2) lalu.

Bawaslu sementara menyatakan tidak ada bukti formil dan materiil yang berkaitan dengan politik uang dalam kegiatan kampanye tersebut. Pernyataan itu muncul setelah Bawaslu berkoordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. ’’Tapi, bukan dihentikan. Hanya sampai saat ini ketika kami mendalami bersama dengan teman-teman di Gakumdu, memang tidak ada bukti formil dan materiil yang mengarah kesana,’’ kata Ketua Bawaslu Kota Madiun Heru Kokok Purwoko.

Sebelumnya, pendalaman kasus dugaan money politics itu dilakukan dengan memeriksa dua saksi. Mereka adalah Ratna Alwi dan Yulieni selaku pemilik rumah serta panitia penyelenggara kegiatan pengajian yang didalamnya diselingi penyebaran bahan kampanye dan bagi-bagi amplop berisi uang Rp 50 ribu.

Keduanya sempat diklarifikasi terkait asal usul uang tersebut. Hanya, mereka kompak mengaku tidak tahu menahu. Bawaslu juga sempat berusaha memanggil saksi lain, Dedi selaku pembawa acara dalam kegiatan pengajian tersebut. Hanya warga Jalan Mego Manis, Kelurahan Manisrejo, Taman itu selaku mangkir. Bahkan, ketika mereka menyambangi rumah Dedi beberapa hari lalu, yang bersangkutan tidak ada di tempat.

Meski begitu, Kokok menyatakan kasus penyelidikan dugaan politik uang itu tidak dihentikan. Kasus akan kembali dibuka apabila ditemukan bukti baru. ’’Yang jelas, bukan dihentikan. Tapi, kami menunggu adanya bukti-bukti yang kuat untuk bisa memenuhi unsur money politics,’’ terang mantan komisioner KPU Kota Madiun itu.

Kokok menambahkan pihaknya hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa larangan kampanye selama 14 hari di Kota Madiun. Di luar pemberian sanksi tertulis dari panwascam. ‘’Larangan kampanye itu dalam bentuk kampanye terbuka, tertutup maupun tatap muka,’’ jelasnya. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here