Kasus Kolam Pemancingan WDR, Polisi Periksa Dua Saksi

114

MADIUN – Pembangunan kolam pemancingan Watu Dakon Resort (WDR), di Banjarsari Wetan, Dagangan, memasuki babak baru. Diam-diam penyidik sat reskrim polres Madiun menelisik dugaan pidana maladministrasi sebagai alas pengerukan, hingga aktivitas pembangunan kolam jumbo itu suspect melanggar Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

‘’Kami sudah memeriksa dua orang terkait perkara itu,’’ kata Kasatreskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro kemarin (24/3).

Logos mengatakan satu dari dua terperiksa itu yakni Marsudi selaku pengawas pembangunan Watu Dakon Resort. Marsudi dicecer terkait perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) hiburan kolam pemancingan. Seperti kelengkapan dokumen hingga sejauh mana komunikasi yang dilakukan pengembang dengan pemkab untuk mendapatkan izin, termasuk menyentuh surat keterangan yang dikeluarkan disparpora. ‘’Intinya masih seputar kronologi awal, izin dan pengerukan,’’ tambahnya

Siapa seorang terperiksa lainnya? Mantan Kasat reskrim Polres Madiun Kota itu memilih merahasiakan identitasnya. Alasannya, karena berstatus sebagai pelapor atas praktik pengerukan lahan di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, yang dimulai akhir 2017 lalu. Sedangkan terlapornya pengembang proyek pemancingan Watu Dakon Resort. Pun, Logos enggan membeberketerangan yang disampaikan Marsudi, maupun pelapor dengan dalih masuk materi penyelidikan. ‘’Kami masih mengumpulkan data-data dan keterangan dari berbagai pihak,’’ ucapnya kepada Radar Mejayan.

Perwira dengan tiga balok dipundak ini hanya tersenyum ketika disinggung pengusaha tidak mampu menunjukkan izin TDUP-nya di hadapan penyidik. Pun, terkait informasi fasilitasi pengurusan izin ke dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora) oleh Camat Dagangan Muhamad Zahrowi dan Kepala Desa (Kades) Banjarsari Wetan Samekto. Belakangan, rekom dari camat dan kades itu berujung keluarnya surat keterangan dengan register 556/41/402.112/2017. ‘’Ya, termasuk itu yang akan didalami,’’ urainya sembari menyebut kades hingga dinas lingkungan hidup (DLH) masuk daftar tunggu terperiksa.

Kata dia, pekan ini daftar tunggu pejabat pemkab yang masuk daftar pemeriksaan yakni kabid pengembangan pariwisata, disparpora kabupaten Madiun Isbani. Pejabat eselon III itu bakal dicecer terkait penerbitan surat keterangan yang ditekennya, kendati mencantumkan atas nama Kepala Disparpora Yudi Hartono. Surat keterangan itu lantas disalahgunakan dan dijadikan tameng pengembang untuk memulai ekplorasi  hingga kedalaman mencapai belasan meter. ‘’Kami minta keterangan berbagai pihak,’’ sebut Logos.

Logos belum dapat menargetkan waktu penyelidikan tuntas. Hingga statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Hasil gelar perkara nantinya akan menentukan ada tidaknya tindak pidana, tersangka dan jenis pelanggarannya. Termasuk sekadar perusakan lingkungan sesuai UU 32/2009 atau berlapis dengan UU 4/2009. Sebab, pelanggaran peraturan yang disebut terakhir perlu pembuktian pendistribusian material kerukan betul dikomersilkan. ‘’Penyelidikan masih panjang, kami coba secepatnya. Nanti akan terlihat arahnya kemana setelah ada gelar perkara awal dan lanjutan,’’ bebernya.

Menurutnya, langkah penyelidikan tidak diikuti upaya menyegel lokasi proyek. Sebab, langkah tersebut menjadi kewenangan pemkab lantaran termasuk pelanggaran perda penyelenggaraan kepariwisataan. ‘’Kami melihat sisi pidananya saja,’’ ucap mantan mantan kapolsek Wungu itu.

Sementara Marsudi mengakui telah diperiksa polisi terkait perkara itu. Tapi, dia tidak bicara banyak mengenai ihwal hasil pemeriksaan selama tiga jam seputar proyek kolam pemancingan dan perizinan. Kepada penyidik, dia menyampaikan jika urusan tersebut sudah coba diproses sesuai peraturan. ‘’Saya sampaikan kronologisnya,’’ katanya. (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here