Kasus Isu Kiamat: Usai Temui Katimun, Tim Perdalam Investigasi

172

PONOROGO – Katimun, warga Desa Watu Bonang, Badegan, sudah dimintai keterangan. Tim investigasi dari Polres Ponorogo sudah menemuinya di Ponpes Miftahul Falahil Mubtadiin, Malang. ‘’Kami sudah bertemu dan memintai keterangan Katimun,’’ kata Kapolres Ponorogo AKBP Radiant.

Di hadapan petugas, Katimun membantah telah menyebarkan tujuh fatwa kepada warga desanya. Sampai nekat menjual rumah dan sejumlah aset dengan harga murah sebagai bekal pesantren. ‘’Dia menyampaikan kepada jamaahnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya akan terjadi bencana,’’ ujarnya.

Radiant menyampaikan bahwa Katimun berangkat ke pondok pesantren terlebih dahulu. Jamaah yang ditinggal kemudian menyusul secara bertahap. Katimun mengaku tidak mengajak mereka. ‘’Kata dia, itu inisiatif warga sendiri,’’ tuturnya.

Radiant juga memastikan, mereka yang menjual aset untuk bekal hidup selama nyantri juga inisiatif pribadi. Termasuk menyiapkan perbekalan 300 kilogram beras dan 500 kilogram gabah yang dibawa jamaah dari rumah. Berlangsung mulai bulan Rajab, Ruwah, hingga Ramadan. ‘’Mereka berjaga-jaga jika ada meteor pada Ramadan tahun ini,’’ ungkapnya.

Jika tidak ada meteor, lanjut Radiant, jamaah akan kembali ke tempat asal masing-masing. Termasuk membawa pulang kembali bekal yang tidak dipakai selama mondok. Meteor yang dimaksud merupakan salah satu dari sepuluh tanda kiamat yang disampaikan kepada para jamaah. ‘’Kami juga sempat bertemu dengan para santri,’’ katanya.

Radiant juga memastikan bahwa 62 warga Ponorogo saat ini berada di ponpes tersebut. Dari total itu, 52 dari Watu Bonang (Badegan), 6 dari Semanding (Kauman), dan 4 sisanya dari Tatung (Balong). ‘’Kami pastikan warga Ponorogo di sana dalam keadaan baik,’’ sambungnya.

Terkait merebaknya isu tujuh fatwa, salah satunya doktrin kiamat, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mencari siapakah dalang di balik itu semua. Pun motif yang melatarbelakangi penyebar hoaks tersebut. ‘’Bersama kapolres Batu kami fokus menyelidiki penyebaran isu tersebut,’’ ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Ahmad Munir berjanji bakal melakukan kajian mendalam. Berfokus terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari ajaran Thoriqoh Akmaliyah Ash Sholihiyah tersebut. ‘’Tidak sekadar soal penyelewengan ajaran, tapi dampak sosial yang ditimbulkan. Ini yang paling penting,’’ kata Munir.

Paling mencolok, tegas Munir, fakta anak yang diajak mondok tanpa pamit sekolah. Pun sejumlah aset yang dijual dengan harga murah untuk bekal mondok. Menurutnya, fakta tersebut menimbulkan dampak sosial yang paling kentara. ‘’Ini juga untuk menentukan status ajaran,’’ lanjutnya.

Hasil data di lapangan bakal dibawa pada pertemuan MUI tingkat provinsi dan pusat. Terutama kepada jamaah yang belum berangkat menyusul ke Malang. Dari kajian itulah dapat menguak bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi. ‘’Karena di sini hanya ada muridnya, nanti juga akan ditindaklanjuti MUI Jawa Timur dan pusat. Sementara ini kami akan fokus rapat bersama tim yang sudah dibentuk Pak Bupati,’’ tuturnya.

Di antaranya memastikan tidak ada lagi warga yang menyusul ke Malang. Pemkab juga mengantisipasi jika ada transaksi yang tidak wajar, serta meredam kegaduhan yang ditimbulkan fenomena tersebut. ‘’Selanjutnya, ada proses-proses yang masih akan kami lakukan,’’ ucap dekan Fakultas Usluhudin IAIN Ponorogo itu. (mg7/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here