Kasus Dana Hibah PNM: Curiga Kesalahan Administrasi Berulang

176

MADIUN – Teka-teki dugaan penyelewengan dana hibah Politeknik Negeri Madiun (PNM) mulai terkuak. Evaluasi Kejari Kota Madiun terhadap hasil penyelidikan hingga akhir pekan kemarin menguatkan indikasi penyalahgunaan hibah dari pemkot oleh PNM. Temuan korps adhyaksa, terdapat pengeluaran PNM yang tidak tertib pedoman pengelolaan hibah. ’’Di proposal mereka (PNM) tidak tercantum, sementara realisasinya ada,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kota Madiun I Ketut Suarbawa.

Sudah dua pekan kejari membuka kembali laporan pertanggungjawaban dan memanggil para pihak yang terlibat dalam hibah PNM tahun 2014 dan 2015. Sampai pekan lalu, terhitung sudah 17 orang yang diklarifikasi. Terakhir pada Kamis lalu (6/9), di mana korps adhyaksa memanggil RB dan ND, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan PNM di dua tahun tersebut.

Usai memeriksa berjam-jam, pihak kejari mengumpulkan bahan dan keterangan dari keduanya untuk digabungkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. ’’Sejauh ini materi bahan pemeriksaan sudah cukup. Tapi untuk bisa menyimpulkan, kami butuh waktu untuk mempelajari sampai tuntas,’’ ujarnya.

Namun demikian, kejari sudah mulai menemukan titik terang dari kasus tersebut. Indikasi penyalahgunaan uang negara, sebagaimana ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tampaknya mulai kentara. Ketut melihat ada satu poin pengeluaran PNM yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan hibah pada 2014. Di tahun tersebut, PNM menerima hibah senilai Rp 2,3 miliar.

Rupanya, sebagian digunakan untuk membayar gaji pegawainya yang notabene berstatus aparatur sipil negara (ASN). Pun, pihak kejari mengaku patut curiga lantaran temuan BPK atas kesalahan administrasi itu tidak hanya sekali pada 2014, namun juga berlanjut pada 2015. Itu yang kemudian menyebabkan pemkot memutus aliran hibahnya ke PNM. ’’Double account atau tidak pembayaran itu, ini masih kami selidiki,’’ beber Ketut.

Menurut Ketut, penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan hibah PNM perlu dilakukan secara cermat. Kendati yang menjadi objek penyelidikan merupakan dana hibahnya, namun kejari juga merasa perlu untuk memelototi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kampus vokasi tersebut. ‘’Karena hibah itu jadi DIPA, perlu dilihat pula keseluruhannya,’’ kata dia. ‘’Kami masih pelajari. Intinya, ketika ada perbuatan melawan hukum, juga ada kerugian negara atau tidak,’’ imbuh Ketut.

Ketut mengaku belum mengetahui apakah perlu untuk memanggil pihak-pihak terkait lainnya. Dia masih akan mempelajari hasil pemeriksaan 17 pihak sampai Senin hari ini. Jika dirasa cukup, Ketut mengaku siap Rabu mendatang untuk menggelar ekspos perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah PNM.

Di lain pihak, Direktur PNM M. Fajar Subkhan tidak dapat dikonfirmasi. Sampai kemarin sore, upaya konfirmasi yang dilakukan Jawa Pos Radar Madiun tidak direspons olehnya.

Terpisah, kekhawatiran double account pada pembayaran gaji ASN di lingkup perguruan tinggi memang acap mengemuka. Hal itu diungkapkan oleh pengamat hukum dan politik lokal Mudji Rahardjo. Sebagai seorang akademisi di Fakultas Hukum Unmer Madiun, Mudji jelas pajam jika dosen digaji lewat APBN. Lantaran perguruan tinggi berada di bawah naungan Kemristekdikti. Sehingga, tidak perlu mengeluarkan pembayaran gaji dari APBD. ’’Kecuali itu upah bagi pegawai non-ASN,’’ ujarnya.

Mudji ikut prihatin persoalan hibah membelit PNM. Pun, dia maklum. Sebab, dia juga beberapa kali mendapat kucuran dana hibah dari kementerian. Sejatinya, menurut Mudji, berurusan dengan hibah sangatlah ribet. ’’Saya saja yang menerima hibah untuk membiayai penelitian, ribetnya setengah mati. Segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, karena bagaimanapun itu merupakan uang negara,’’ tegasnya. (naz/c1/ota)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here