Kantor Dinas I di Puspem Caruban Masih Kosong Melompong

153

MEJAYAN – Gedung kantor dinas I masih kosong melompong. Bangunan yang rampung didirikan tahun lalu itu belum disertai perabotan. Pengisiannya masih menunggu kepastian organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan menempati kantor tambahan di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban itu. ‘’Infonya memang ditempati disperkim (dinas perumahan dan kawasan permukiman, Red), tapi hingga kini surat keputusan pimpinan belum ada,’’ kata Plt Kabag Perlengkapan Setdakab Madiun Heru Kuncoro kemarin (22/1).

Padahal, bagian perlengkapan telah menyiapkan anggaran Rp 760 juta. Duit ratusan juta itu untuk membeli perlengkapan mebel. Mulai perangkat meja dan kursi untuk ruang kerja staf dan tamu hingga lemari dan rak menyimpan dokumen. Bahkan, telah disiapkan dana pembelian CCTV untuk menunjang keamanan. Anggaran kamera pengawas itu terakumulasi untuk kantor OPD lain sebesar Rp 200 juta. ‘’Karena ada beberapa kantor OPD selain kantor dinas I yang masih kekurangan CCTV,’’ ujarnya kepada Radar Mejayan.

Heru menjelaskan, kepastian OPD penempat kantor penting untuk diketahui terlebih dulu. Sebab, jumlah bidang dan pejabatnya dijadikan acuan dalam melakukan pengadaan. Selain karena menyesuaikan anggaran, porsi dan jenis mebel yang bakal disediakan pun berbeda. Misalnya, pengadaan meja dan kursi untuk pejabat eselon II berbeda dengan III dan IV. Bila dipaksakan, pihaknya khawatir barang yang sudah dibeli itu ternyata tidak sesuai peruntukan. ‘’Lebih baik menunggu. Kalau sudah ada kepastian, langsung diproses,’’ paparnya.

Lantas, apa dasar menganggarkan pengadaan mebel Rp 760 juta? Heru menyebut asumsi yang dipakai adalah dana penyediaan barang sesuai dengan periode sebelum-sebelumnya. Lembaganya mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk kebutuhan dua OPD dengan banyak bidang. Bujet tersebut diyakini tidak terlalu banyak perubahan. Sebab, konstruksi dan bangunan kantor OPD satu dengan lainnya di kompleks puspem memiliki masterplan yang sama. ‘’Apalagi kami pakainya e-katalog yang harganya sudah ditentukan atau bisa lewat penunjukan langsung,’’ bebernya.

Heru belum punya gambaran struktur organisasi disperkim seandainya diputuskan menempati kantor dinas I. Pihaknya perlu melakukan inventarisasi terhadap OPD yang baru terbentuk dua tahun silam itu. Nah, bila ada sisa anggaran yang cukup banyak, bisa dialihkan untuk menyediakan tambahan komputer. Mengingat OPD itu masih minim peranti tersebut. ‘’Sambil berjalan bisa diatur,’’ ucapnya.

Terkait mebel untuk Padepokan Pencak Silat, sebetulnya sudah diusulkan saat pembahasan APBD 2019. Namun, ada pemangkasan anggaran yang membuat penyediaannya belum bisa direalisasi. Prioritas lebih diarahkan untuk kantor dinas. ‘’Mungkin bisa dianggarkan saat PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here