Ngawi

Kanang Sebut Hasil Efisiensi Anggaran, Defisit Rp 98,9 M Ditutup Silpa

‘’Hasil penghematan anggaran itu masuk silpa positif daerah.’’ Budi Sulistyono, Bupati Ngawi

NGAWI, Radar Ngawi – Defisit antara pendapatan dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2020 jadi sorotan DPRD setempat. Kekurangan Rp 98,9 miliar itu ditutup sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya. Meski begitu, silpa cukup besar itu pun dinilai tak baik dibiasakan. Sebab, menunjukkan kegagalan eksekutif menyerap anggaran yang sudah direncanakan.

Bupati Ngawi Budi ”Kanang” Sulistyono mengatakan, defisit anggaran pada proyeksi belanja daerah itu sudah diprediksi sebelumnya. Dia beralasan pemerintah daerah sengaja menyusun porsi belanja lebih besar dari pendapatan. ‘’Karena kami sudah meyakini sebelumnya, defisit itu akan ditutup silpa,’’ kata Kanang Selasa (19/11).

Kanang menyebut, silpa tahun sebelumnya sekitar Rp 105 miliar. Biasanya memang dipakai pada perubahan APBD (P-APBD). Tapi, jika diterapkan, waktu yang tersedia terlalu mepet. Sehingga, bila dipaksakan diserap P-APBD, justru tidak maksimal karena waktunya terbatas. ‘’Makanya, sekarang (silpa) kami tarik di APBD 2020,’’ jelas Kanang.

Kebijakan tersebut membuat pendapatan defisit. Sebab, pihaknya tidak dapat mencantumkan silpa pada pos pendapatan daerah. Alasannya, angkanya belum fixed betul. Namun, Kanang yakin dan sudah memprediksi silpa mampu menutupi defisit anggaran tersebut. ‘’Itu tidak apa-apa, teori defisit seperti ini tidak masalah,’’ ujarnya.

Terkait pandangan fraksi-fraksi di DPRD yang menilai banyaknya silpa bukan prestasi, Kanang tidak membantah. Tapi, sebelumnya dia juga sudah menjelaskan bahwa tidak semua silpa negatif. Sebab, selain dari anggaran yang tidak terserap, silpa juga hasil upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. ‘’Hasil penghematan anggaran itu masuk silpa positif daerah,’’ ungkapnya.

Diketahui, pendapatan daerah 2020 diproyeksikan Rp 2,167 triliun. Berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan rencana belanja daerah sekitar Rp 2,266 triliun. Sehingga, terdapat selisih kurang sekitar Rp 98,9 miliar. Defisit itu rencananya bakal ditutup silpa yang diperkirakan sekitar Rp 105,1 miliar. (tif/c1/sat)

Anggaran Infrastruktur Belum Ideal

RUSAK: Jalur Padas-Pangkur penuh ‘’ranjau’’. Di beberapa titik aspal ambles hingga membentuk cekungan memanjang.

PERBANDINGAN antara belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) dalam RAPBD Ngawi 2020 yang tidak proporsional berdampak pada pembiayaan belanja modal. Salah satunya anggaran infrastruktur. ‘’Masih jauh dari ideal,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Ngawi Slamet Riyanto Selasa (19/11).

Slamet menyebut anggaran infrastruktur 2020 sekitar Rp 160 miliar. Padahal, anggaran tersebut mencakup semua aspek. Mulai jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya. ‘’Itungan global, idealnya butuh sekitar Rp 500 miliar,’’ ujarnya.

Namun, Slamet menyadari untuk menuju ideal sangat sulit saat ini. Salah satu penyebabnya, proporsi BL dan BTL yang tidak seimbang. Dari total kekuatan APBD Ngawi 2020 sebesar Rp 2,2 triliun, 63 persennya atau sekitar Rp 1,4 triliun BTL. Sedangkan porsi BL hanya sekitar 37 persen atau Rp 839 miliar.

Proporsi yang jomplang ini dinilai sulit untuk mewujudkan anggaran infrastruktur yang ideal. Sebab, BL 37 persen itu berbanding lurus dengan belanja modal. ‘’Kalau mau dinaikkan (anggaran infrastruktur), pemerintah daerah harus berjuang keras menyeimbangkan BL dengan BTL itu,’’ jelasnya.

Jika tidak, Slamet pesimistis anggaran infrastruktur bertambah. Pihaknya tidak yakin mampu mewujudkan harapan masyarakat. Terutama infrastruktur jalan yang baik. Dia memastikan anggaran infrastruktur tidak cukup untuk memperbaiki semua jalan di Ngawi yang rusak berat. ‘’Tidak mungkin bisa,’’ tegasnya.

Slamet menyebut, total panjang jalan yang dikelola pemerintah daerah sekitar 748 kilometer. Hanya 40 persen yang kondisinya baik. Sisanya, 30 persen rusak sedang dan 30 persen rusak berat. Anggaran infrastruktur tahun depan, menurut Slamet, belum cukup untuk memperbaiki semua jalan yang rusak berat itu. ‘’Paling tidak butuh sekitar Rp 250 miliar,’’ sebutnya.

Apalagi untuk perbaikan jalan saat ini disarankan menggunakan rigid beton bertulang, bukan jalan aspal. Karena kondisi tanah di wilayah Ngawi labil. Metode tersebut memang jadi solusi. Tapi, butuh anggaran tiga kali lipat dari jalan aspal. ‘’Ya mau tidak mau diterapkan skala prioritas. Yang mendesak diperbaiki didahulukan,’’ sarannya. (tif/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close