Magetan

Kadinkes Magetan Tak Setuju Soal Hotel Karantina

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Magetan Hari Widodo berseberangan pendapat dengan Bupati Suprawoto. Pejabat eselon II B itu menilai rencana menyewa hotel untuk karantina pasien Covid-19 tidak urgen. ‘’Sewa hotel belum begitu diperlukan,’’ kata Hari Selasa (6/10).

Dia beralasan tempo menunggu keluarnya hasil uji swab nantinya tidak akan lama. Efisiensi waktu karena pemanfaatan mobil polymerase chain reaction (PCR). Sarana itu masih proses pengadaan elektronik katalog (e-katalog). ‘’Hasil swab sehari keluar kalau mobil PCR-nya sudah siap. Jadi, pasien (probable atau konfirmasi positif Covid-19) tidak perlu menempati hotel untuk karantina,’’ paparnya. Dinkes pasang target pengadaan mobil PCR tuntas dalam dua pekan ini. ‘’Sehingga bisa segera dioperasionalkan,’’ imbuh Hari.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Magetan Sunardi sudah tahu langkah pasang kuda-kuda bupati menghadapi ledakan pasien korona. Kang Woto, kata dia, telah menyampaikan rencana pemanfaatan hotel untuk karantina di awal pandemi. ‘’Tapi, sebagian besar pengusaha hotel di wisata Telaga Sarangan menolak,’’ ujarnya.

Sunardi mengatakan, pengusaha hotel khawatir kunjungan wisatawan berkurang. ‘’Silakan kalau di wilayah Magetan atau Maospati,’’ ucapnya. (odi/c1/cor)

Kebacut jika Hajatan Dipungut

KABAR tak sedap meresahkan warga Magetan. Di masa sulit ekonomi ini, santer adanya pungutan biaya pengurusan izin hajatan. Dikabarkan, besarannya sampai jutaan. ‘’Kami sudah repot menerapkan protokol kesehatan, kebacut kalau sampai ada pungutan,’’ keluh Retno Hartati, salah seorang warga Magetan.

Saking risaunya, Retno sempat bertanya ke perangkat desanya. Dia mendapatkan penjelasan bahwa kabar itu tidaklah benar. Jika pun benar dipungut, dia diminta melaporkan. Penjelasan itu tak melegakan hati Retno. ‘’Kami menimbang lebih baik acara disederhanakan untuk keluarga. Jadi, tidak perlu izin karena bukan termasuk hajatan,’’ katanya.

Warga lainnya, Bambang Sudarwanto, menampik kabar burung tersebut. Dia sudah membuktikan sendiri bahwa izin hajatan ke Satgas Covid-19 cukup menyertakan fotokopi KTP dan surat pengantar dari desa. Selebihnya, hanya ditanyai jumlah undangan. ‘’Saya sudah buktikan tidak ada pungutan,’’ klaimnya.

Bidang Operasi Satgas Penanganan Covid-19 Magetan Ari Budi Santosa menegaskan tidak ada pungutan hajatan. Jika pun ada warga yang dipungut, dia mempersilakan lapor pihak berwajib. ‘’Dari kami tidak melakukan pungutan karena sifatnya memang pelayanan,’’ jelasnya.

Sejak adaptasi kebiasaan baru (AKB) Juli lalu, satgas telah menerbitkan 557 izin hajatan. Saat proses pengajuan izin, satgas mengonfirmasi jumlah undangan. Jika terlampau banyak, hajatan digelar beberapa sesi. Pengawasannya melibatkan pemerintah desa setempat. ‘’Bisa konsultasi ke kami terkait jumlah undangan sekaligus penataan tempat hajatannya,’’ terangnya. (fat/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close