Kades Pucangrejo Belum Nonaktif, Pemdes Tunggu Dokumen Tersangka dari Polisi

213
KETAGIHAN NYABU: Kapolres Madiun Kota AKBP Nasrun Pasaribu saat merilis pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan Kades Pucangrejo Bambang Prasetyo.

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pelaksanaan pengelolaan keuangan, program, dan pembangunan di Pemerintahan Desa (Pemdes) Pucangrejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, di sisa tahun ini terancam macet. Setelah Bambang Prasetyo, kepala desa (kades) setempat, tersandung kasus hukum kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu (SS). Penanggung jawab untuk menangani urusan srategis yang tertuang dalam APBDes itu belum ditunjuk. ’’Kami akan mengusulkan. Sesuai ketentuan, sekretaris desa (sekdes, Red) yang akan meng-handle,’’ kata Camat Sawahan Tarji Minggu (11/8).

Tarji menyatakan, pengusulan dimulai dengan melengkapi berkas persyaratan administrasi. Hingga kini salinan penetapan Bambang sebagai tersangka dari Satreskoba Polres Madiun Kota atas kepemilikan SS seberat 0,51 gram belum diterima. Dokumen itu sebagai landasan penting. Tidak hanya pengusulan penjabat (Pj), tapi juga ambil sikap terhadap pelanggaran dan halangan yang dilakukan kades. Salah satunya opsi menonaktifkan jabatan lantaran penahanan membuat kewajibannya tidak bisa dijalankan. ‘’Urusan itu nantinya diputuskan oleh bupati,’’ ujarnya.

Tarji belum bisa memastikan kapan penetapan Pj hingga sekdes bisa meng-handle urusan strategis. Semua bergantung kecepatan dalam menyelesaikan urusan administrasi. Berjenjang dari kecamatan ke kabupaten. Prosesnya diyakini tidak memakan waktu lama. ’’Besok (hari ini, Red) coba ke Polres Madiun untuk berkoordinasi,’’ tuturnya.

Tarji tidak sepakat program dan pembangunan di Pucangrejo bakal macet imbas belum ada keputusan penanggung jawab. Alasannya, kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik. Misalnya, penyerapan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada termin pertama dan kedua. Pelaksanaannya pun sudah terealisasi dan nihil masalah. Kecil kemungkinan bisa mengganggu pengajuan penyerapan dana tahap ketiga bulan depan. Pun di rentang menunggu proses tanda tangan pencairan, surat keputusan (SK) Pj sudah turun. ’’Jadi, tidak akan ada masalah,’’ ucapnya.

Nihil masalah juga berlaku untuk urusan pelayanan publik. Camat telah memerintahkan sekdes untuk meng-handle. Tugas tersebut langsung melekat kala kades berhalangan tanpa perlu mengeluarkan SK. Posisi kepala urusan (kaur) dan struktur organisasi ke bawah juga masih lengkap. ‘’Secara umum tidak ada masalah,’’ ujar Tarji.

Dia mengaku kaget kala disinggung Bambang mengonsumsi narkoba. Sebab, anak buahnya itu terbilang rajin menghadiri kegiatan keagamaan. Namun, dia tidak tahu latar belakang mengonsumsi barang haram tersebut. ’’Saya sudah mengunjungi keluarga Pak Bambang, istri dan anaknya ya terpukul,’’ katanya seraya menyebut kasus Bambang bisa menjadi pembelajaran untuk lainnya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Solichoel Arif menyatakan bahwa jabatan Pj kades bisa meneken pencairan DD, ADD, hingga APBDes. Kewenangan mengambil kebijakan srategis itu diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa. Penerapannya memang berbeda bila yang tersandung masalah hukum adalah kepala dinas. Kewenangan seorang pelaksana tugas (Plt) kepala dinas terbatas. ’’Karena lingkup yang harus ditangani desa itu lebih luas,’’ ucapnya. (cor/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here