Kades Pucangan Dilaporkan Warga ke Jejaksaan

101
LAPORKAN: Sejumlah warga Desa Pucangan, Ngrambe, saat memberikan keterangan di Kejari Ngawi.

NGAWI – Desa Pucangan, Ngrambe, ’’bergejolak’’. Diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan, kepala desa (kades) setempat dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi. Warga menduga ada double accounting salah satu kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) APBDes 2017 dan 2018 hingga menimbulkan kerugian negara mencapai ratusan juta.

‘’Kami laporkan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan,’’ kata Sumadi, perwakilan warga sekaligus pelapor, usai melapor ke kantor kejari Senin (15/7).

Sumadi menjelaskan, laporan ke kejari itu bermula ketika warga menemukan kejanggalan dalam laporan kegiatan program pavingisasi jalan di RT 03 dan 04 Dusun Kawis, desa setempat, pada 2017 lalu. Dalam LPj APBDes, dana yang dianggarkan untuk program sekitar Rp 272 juta.

Di sisi lain, warga juga melakukan swadaya dengan mengumpulkan dana mencapai Rp 55,2 juta untuk program serupa di wilayah tersebut. ‘’Seharusnya hasil (pavingisasi) yang didapat kan lebih banyak, tapi kenyataannya tidak demikian,’’ ungkapnya.

Dari situ akhirnya muncul dugaan bahwa pavingisasi yang dilakukan secara swadaya oleh warga setempat juga dimasukkan dalam LPj. Padahal, menurut Sumadi, hal itu tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan dobel penganggaran untuk kegiatan yang sama. Pun, warga mencium indikasi sebagian anggaran APBDes tidak digunakan namun dimasukkan dalam laporan. ‘’Itu yang menimbulkan kerugian negara,’’ sebutnya.

Menurut dia, hal serupa terjadi pada 2018 lalu. Diketahui dalam laporan APBDes setempat telah dianggarkan sebesar Rp 61,1 juta untuk program pavingisasi jalan di RT 04 Dusun Kawis. Pada saat bersamaan, warga setempat juga melakukan swadaya dengan mengumpulkan dana Rp 12 juta untuk kegiatan yang sama. Kala itu, juga muncul dugaan adanya dobel anggaran untuk program tersebut. ‘’Kami menduga dana swadaya masyarakat itu juga di-include-kan dalam laporan APBDes,’’ ujarnya.

Selain masalah double accounting, Sumadi juga membeberkan adanya dugaan anggaran fiktif serta upaya mark-up. Dia mencontohkan honor pekerja yang sudah dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Juga dugaan menaikkan harga bahan material melebihi nilai sebenarnya.

Berdasarkan hitungannya, Sumadi menyebut potensi kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan itu mencapai Rp 222,6 juta. ‘’Semua bukti dan kronologinya sudah kami serahkan ke petugas (Kejari Ngawi),’’ ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut Sumadi, warga sudah berusaha mengklarifikasi masalah itu ke kades maupun perangkat setempat. Namun, karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya memilih melaporkannya ke kejari.

Mengapa baru melaporkannya sekarang? Sumadi menyebut karena sebelumnya masih ada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. ‘’Kami tidak ingin masalah ini dianggap memiliki tendensi dengan kegiatan itu (pilkades, Red),’’ ucapnya.

Kasi Intel Kejari Ngawi Juanda membenarkan adanya laporan dari warga Pucangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan kades setempat. Pun, pihaknya bakal segera menindaklanjuti laporan itu sesuai mekanisme yang berlaku. ‘’Akan kami lakukan klarifikasi dulu, selain mengumpulkan data dan keterangan dari masing-masing pihak,’’ katanya.

Setelah mendapatkan data dan keterangan itu, pihaknya bakal mengeksposnya di tim internal Kejari Ngawi. Hasilnya kelak digunakan untuk menentukan apakah perkara tersebut bakal diteruskan ke tahap berikutnya atau tidak. ‘’Apakah termasuk pelanggaran pidana atau sekadar kesalahan administratif juga akan diketahui setelah ekspos internal itu,’’ ungkapnya.

Juanda juga membenarkan beberapa dokumen dari warga terkait dugaan adanya double accounting, anggaran fiktif, dan mark-up pembiayaan program. Termasuk dokumen kronologi kegiatan pavingisasi yang diduga disalahgunakan oleh terlapor. ‘’Semuanya akan kami dalami dulu dalam proses pemeriksaan,’’ tuturnya.

Sementara itu, Kades Pucangan Agung Suprapto sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi terkait laporan warga ke kejari tersebut. Saat Radar Ngawi menghubungi yang bersangkutan melalui telepon, belum ada jawaban. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here