Kades Banyubiru Nonaktif Dikejarikan

322

NGAWI – Kepala Desa Banyubiru, Widodaren, nonaktif Kundari resmi dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi Selasa (21/5). Laporan tersebut terkait adanya dugaan penggelapan dana sewa sebagian tanah kas desa (TKD) setempat senilai total ratusan juta rupiah.

‘’Kami menemukan adanya kejanggalan dalam laporan panitia lelang tanah kas desa selama lima tahun masa jabatannya,’’ kata Suparlan, tokoh masyarakat setempat sekaligus pelapor dari kasus tersebut Selasa (21/5).

Suparlan menjelaskan, laporan itu bermula ketika ada proses serah terima jabatan antara Kundari kepada Suwoyo, sekretaris desa (sekdes) selaku penjabat (Pj) kepala desa setempat. Namun, dia menyebut ada kejanggalan dalam laporan yang diserahkan kepada pejabat baru desanya itu.

Terutama mengenai laporan panitia lelang tanah kas desa. Menurutnya, sebagian lahan tanah kas desa seluas 19.741 meter persegi atau sekitar dua hektare tidak masuk dalam pelaporan panitia lelang tersebut. Padahal, sesuai nomor surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT): blok 2 nomor 18 itu termasuk tanah kas desa. ‘’Karena tidak ada serah terima kas yang seharusnya dilelang tapi tidak ikut dilelang, itu kejanggalannya,’’ jelasnya.

Seharusnya, pihak pemdes memasukkan semua lahan tanah kas desa yang bakal dilelang itu ke dalam surat keputusan (SK) kepala desa sengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Semestinya, lahan yang masuk tanah kas desa itu tercantum dalam laporan panitia lelang. Tapi kenyataannya, Suparlan mengklaim ada sebagian yang masih belum dimasukkan. ‘’Kenapa yang dua hektare itu tidak dimasukkan,’’ tanyanya.

Karena itu, muncul dugaan penggelapan yang dilakukan oknum kepala desa setempat. Nilainya, lanjut Suparlan, jika dihitung sejak awal menjabat pada 2014 hingga 2018 lalu bisa mencapai lebih dari Rp 200 juta. Sebab, berdasarkan rincian yang disampaikan Suparlan, setiap lahan sebahu nilainya bisa mencapai Rp 15 juta per tahun. Jika dua hektare lahan itu sama dengan tiga bahu, nilainya berarti mencapai RP 45 juta per tahun. ‘’Kalau lima tahun ya tinggal dikalikan,’’ sebutnya.

Kenapa baru dilaporkan sekarang jika kasusnya sudah sejak 2014 lalu? Suparlan beralasan karena baru mengetahui setelah ada serah terima jabatan Senin lalu (20/5). Dia juga mengakui enggan mengklarifikasi kepada kepala desa terkait. ‘’Kalau ke perangkat desa semua sudah saya tanyakan, dan mereka tidak tahu. Artinya ini sengaja digelapkan,’’ tudingnya.

Sementara itu, Kades Banyubiru nonktif Kundari sempat meminta Radar Ngawu menemui sekdes selaku Pj kades setempat. Namun, saat dijelaskan lagi mengenai masalah yang perlu diklarifikasi, dia berjanji akan memberikan penjelasannya hari ini. ‘’Besok saja (hari ini, Red) langsung datang ke sini (Banyubiru),’’ pintanya. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here