Jumlah Peserta BPJS Meleset Target

17

PACITAN – Target peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pacitan meleset. Hingga kini masih di angka 42 persen. Dari estimasi jumlah penduduk 591.390 jiwa, sekitar 251.862 jiwa yang terdaftar. Padahal target seratus persen jatuh pada 1 Januari 2019 lalu. ‘’Ya begitulah,’’ kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pacitan Sutomo kemarin (26/4).

Menurut dia, faktor ekonomi hingga rendahnya kesadaran masyarakat, berdampak pada minimnya peserta. Menurut dia, warga mendaftar hanya saat butuh manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan. Salah satunya klaim biaya pengobatan. Itu terbukti dengan mangkirnya peserta yang sudah merasakan manfaat dari iuran mereka. ‘’Akhirnya muncul tunggakan iuran peserta,’’ ujarnya.

Dia mengungkap tunggakan peserta mandiri mencapai Rp 6,3 miliar. Nominal tersebut berasal dari iuran bulanan yang belum dibayar 17.645 peserta. Selain itu, juga tunggakan peserta dari badan usaha. Dari sekitar 15 badan usaha menunggak Rp 19,1 juta. Data tersebut hasil rekapitulasi hingga Desember 2018. ‘’Data terbaru kami belum punya. Semua ada di BPJS Kesehatan pusat,’’ sebutnya.

Untuk minta data tunggakan iuran peserta prosesnya tidak mudah. Harus melalui surat dinas yang tahapannya butuh waktu lama. Sutomo menyebut penunggak sebagian besar peserta kelas III. Untuk menekan angka tunggakan, pihaknya memiliki Kader JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Hanya, sebarannya belum merata. ‘’Hanya di Kecamatan Pacitan (kota), Arjosari dan Ngadirojo,’’ imbuhnya.

Peserta yang menunggak iuran dikenai sanksi penonaktifan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sehingga, pelayanan kesehatan murah atau gratis tidak didapat. Dengan kata lain jadi pasien umum. Itu terjadi jika dalam satu bulan peserta absen membayar iuran. Pelayanan BPJS Kesehatan bisa diaktifkan kembali setelah peserta melunasi iuran. ‘’Kalau sudah aktif, baru bisa menjalani rawat inap selama 45 hari setelah pelunasan, ada denda pelayanan di situ,’’ jelasnya.

Untuk mengejar peserta pihak butuhkan dukungan pemerintah daerah untuk sosialisasi. Apalagi iuran BPJS Kesehatan bakal naik. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). (odi/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here