Jukir-PT BJMP Sepakat Islah, Pembagian Setoran Parkir 60:40

35

MADIUN – Polemik soal pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Madiun berakhir klimaks. Kemarin (2/4), dari pihak kelompok juru parkir (jukir) dan PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) sepakat untuk islah.

Ada sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi di ruang 13 Balai Kota Madiun tersebut. Salah satunya soal besaran pembagian setoran hasil parkir. ‘’Proporsinya 60:40. Di mana 60 persen pendapatan diperuntukkan bagi jukir, sedangkan 40 persen sisanya untuk PT Bumi Jati Mongal Permai,’’ kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto.

Menurutnya, kesepakatan itu berlaku di seluruh objek parkir yang menjadi kewenangan PT Bumi Jati Mongal Permai. Total ada sekitar 126 titik parkir yang berada di 51 ruas jalan Kota Madiun serta empat lokasi parkir isidentil dikelola oleh perusahaan berstatus perseroan terbatas itu.

Supaya ada keberimbangan, Rusdiyanto menekankan perlunya dilakukan kajian secara bersama. Karena belum tentu perolehan hasil parkir sama setiap harinya. ’’Yang jelas nanti dilakukan kajian setiap saat. Karena dipengaruhi berbagai hal. Jadi, nggak bisa flat. Soalnya pendapatan yang diperoleh, setiap hari nggak sama,’’ kata mantan kepala BPKAD itu.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, pihaknya juga meminta jukir menarik retribusi parkir sesuai dengan perda. Serta, seandainya apabila ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan dinas perhubungan (dishub) berhak memberikan sanski sesuai dengan ketentuan berlaku. ’’Tapi, saya pikir nggak ada itu (melanggar kesepakatan) karena semangatnya sudah oke semua,’’ terangnya.

Sementara itu, perwakilan kelompok jukir menyambut positif hasil kesepakatan yang dicapai dengan pihak PT Bumi Jati Mongal Permai kemarin. Mereka yang hadir dalam pertemuan bersama dengan pemkot itu semua menyatakan sepakat dengan pembagian setoran parkir sesuai proporsi 60:40.

Selain itu, kelompok jukir juga sepakat untuk tidak mengungkit kembali polemik tentang pengelolaan parkir yang sebelumnya sempat terjadi. Namun, sebagai gantinya kelompok jukir, dishub, dan PT Bumi Jati Mongal Permai sepakat akan melakukan survei bersama untuk mengetahui potensi pendapatan parkir di lapangan.

Perwakilan Kelompok Jukir Joko Permono menyatakan survei itu dilakukan tidak hanya sekali. Namun, berkelanjutan selama satu pekan. ’’Nanti kita hitung angkanya sehingga diketahui titik parkir A ini nominal pendapatannya berapa. Jadi, nggak mungkin di global bahwa 40 persen sekian. Serta 60 persennya sekian. Harus ada survei terlebih dahulu,’’ katanya.

Terpisah, Project Manajer PT Bumi Jati Mongal Permai Wahyu Hendrawan mengungkapkan, selama ini tidak semua setoran parkir bermasalah. Bahkan, jika dipersentase tidak lebih dari 5 persen jukir dibawah naungan PT Bumi Jati Mongal Permai berpolemik. Meski begitu dalam pertemuan tersebut telah disepakati pembagian potensi setoran parkir 40 persen untuk PT Bumi Jati Mongal Permai, serta 60 persen untuk jukir. Menurut Wahyu, dari pembagian itu ada yang langsung diterapkan mulai hari ini. Sekaligus dijadikan bahan sebagai dasar survei bersama. Terutama di sejumlah titik yang ditengarai bermasalah. ’’Adapun titik bermasalah itu terdapat di Jalan Diponegoro, dua titik. Lalu, di Jalan Panglima Sudirman itu ada satu titik. Itu yang akan kita lakukan survei bareng-bareng. Selain itu kalau memang nggak ada permintaan ya nggak kita survei,’’ jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan sebelum diterapkan pengelolaan parkir tepi jalan umum sejak 1 Februari lalu, pihaknya telah melakukan taksasi atau taksiran potensi parkir di Kota Madiun. Kendati ada beberapa jukir yang sempat mengeluh mengenai setoran.

Dia mencontohkan di Jalan Kolonel Mahardi. Setelah dilakukan penggantian jukir sementara, terbukti potensi setoran justru meningkat. ‘’Tapi, karena ini sudah ada kesepakatan tentang pembagian setoran parkir, kedepan saya berharap tidak ada lagi pihak yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut,’’ ujar Wahyu. (her/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here