Jukir Jalan Provinsi Kena Pungut

241

MADIUN – Kisruh setoran juru parkir (jukir) kepada PT Bumi Jati Mongal Permai (BJMP) seperti benang kusut masai. Sebab, hasil penelusuran Jawa Pos Radar Madiun, ternyata jumlah setoran per hari dari jukir yang diberikan ke pihak ketiga pengelola parkir tepi jalan umum di Kota Madiun itu berbeda-beda.

Di Jalan MT Haryono misalnya. Jukir di titik tersebut tetap diminta setoran. Kendati status jalan itu merupakan milik provinsi. Setoran yang diminta oleh koordinator PT BJMP sebesar Rp 20 ribu per hari. ’’Sempat saya tolak. Karena ini merupakan jalan provinsi. Tapi, karena petugasnya marah-marah, saya terpaksa setor. Saya sendiri takut,’’ kata salah seorang jukir yang ditemui di Jalan MT Haryono berompi oranye dan bertuliskan PT BJMP di bagian belakang itu kemarin (15/2).

Jukir yang namanya enggan dikorankan itu mengaku sosialisasi tentang batas lahan parkir oleh dinas perhubungan (dishub) kurang. Sebab, koordinator dari PT Bumi Jati Mongal Permai tetap memaksa menarik setoran kendati lokasi parkir yang ditempatinya tidak berada di bahu jalan. Melainkan di lahan milik pribadi. ’’Seharusnya ada sosialisasi. Apakah lahan parkir yang saya gunakan makan bahu jalan atau tidak,’’ ujarnya.

Keluhan yang sama datang dari Priyanto. Jukir di Jalan dr Soetomo itu mengaku ditarget setoran sebesar Rp 210 ribu per hari. Jumlah tersebut naik drastis dibandingkan saat parkir tepi jalan umum dikelola oleh dishub. Saat itu, dirinya hanya ditarik setoran Rp 40 ribu per hari. ’’Terkesan menarget. Selain itu, antara lahan parkir satu dengan lainnya juga berbeda tarif setorannya,’’ tuturnya.

Hal serupa dialami oleh Titin, jukir lain di Jalan dr Soetomo. Dia sempat bersitegang dengan koordinator PT (BJMP) karena menyoal permasalahan tentang setoran harian. Sementara pada saat itu dirinya sedang libur kerja. ’’Tapi, tetap saja dimintai setoran,’’ katanya.

Titin mengaku ditarik setoran sebesar Rp 20 ribu per harinya. Sementara pendapatan yang diperoleh sebagai jukir hanya sekitar Rp 40–50 ribu per hari. Itu pun kalau posisi sedang ramai. ’’Saya sampai harus utang ke tetangga rumah untuk mencukupi setoran itu,’’ ungkapnya.

Project Manager PT BJMP Wahyu Hendrawan menyatakan, apabila jukir merasa keberatan dengan nilai setoran, pihaknya membuka lebar pintu negosiasi. Bahkan, sebelum aksi unjuk rasa (unras) di kantor DPRD Kota Madiun beberapa hari lalu, dia menyebut sebelumnya sudah sekitar 100 yang mengajukan proses negosiasi setoran kepada manajemen. ’’Seandainya keberatan, kami memberikan wadah dan terbuka untuk melakukan negosiasi,’’ katanya.

Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada jukir untuk mengajukan keberatan ke perusahaan. Mereka bisa datang langsung ke kantor. Selanjutnya, manajemen bakal memberikan pendampingan kepada jukir tersebut. Proses pendampingan oleh jukir baru diberikan minimal sekitar satu minggu. Tujuannya untuk memetakan potensi pendapatan di titik lokasi parkir yang dikeluhkan. ’’Kami terapkan pola pendampingan bagi jukir yang merasa keberatan. Dengan begitu, diharapkan ketemu angka (setoran) yang realistis,’’ terang Wahyu.

Diungkapkan, dalam menentukan setoran per titik parkir, PT BJMP tak mematok setoran batas atas. Namun ditentukan berdasar hasil appraisal yang dilakukan oleh dishub. Misalnya di seputaran alun-alun Kota Madiun. Pola pembagian pendapatan sekitar 60-40. Di mana 60 persen hasil yang diperoleh merupakan hak jukir. Sedangkan, 40 persen sisanya bagian dari kewajiban yang mesti disetorkan kepada PT BJMP. ’’Kami mengikuti nilai appraisal-nya dari dishub. Masalah menentukan setoran itu tidak sembarangan, tapi ada tatanan dan tuntunanya,’’ tandas Wahyu. (mgd/her/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here