Jika Lancar, Pembangunan Tugu APPN Tuntas 2021

94

PACITAN – Butuh anggaran besar untuk merealisasikan rencana pembangunan Tugu Anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha (APPN) di perempatan Penceng. Pasalnya, untuk menata kawasan tersebut butuh pengadaan tanah. Selain menggusur Pos Polantas 9.0 juga lahan warga di sekitar lokasi. ‘’Antara lahan di belakang pos polisi dan warung,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pacitan Budiyanto kemarin (14/2).

Meski begitu dia tidak ingin rencana tersebut dianggap sebagai penggusuran. Melainkan menata ulang. Menurut dia, menggusur berarti menghilangkan bangunan tanpa memindahkan ke lokasi baru. Pos Polantas 9.0 misalnya, muncul wacana dipindah ke kawasan Puskesmas Tanjungsari.  ‘’Kebutuhan ruang masih dalam proses pengukuran. Kami akan identifikasi ruang yang masih memungkinkan dalam proses perencanaan,’’ ujarnya.

Pun lahan warga yang terdampak penataan ulang kawasan perempatan Penceng. Masih tahap pengkajian. Masih mengidentifikasi luas, posisi, hingga pemiliknya. Pihaknya pun akan mengajukan kepada pemkab untuk melakukan pengadaan tanah penunjang. ‘’Kalau dimungkinkan. Saat ini masih tahap pengkajian,’’ tuturnya.

Namun, Budiyanto belum bisa menyampaikan ke pemilik lahan terdampak. Jika rencana tersebut tetap berjalan, dia berharap pemiliknya merelakan. Pasalnya, sebagian penggunaan lahan di lokasi tersebut tidak layak. Bahkan sepatutnya tidak dikeluarkan izin. ‘’Karena mengganggu jarak pandang pengguna jalan juga,’’ bebernya.

Dia menyadari jika proses pengadaan tanah tidak bisa dilakukan instan. Sehingga target rampung 2019 tidak berlaku untuk penataan kawasan Penceng. Target tersebut sekadar untuk Tugu APPN. Sedangkan penataan kawasan Penceng diperkirakan akan berjalan hingga 2021 nanti. ‘’Itu pun kalau prosesnya smooth, lancar,’’ ucapnya.

Selain itu, lamanya penataan kawasan Penceng lantaran pihak yang terlibat kompleks. Di antaranya Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VII, UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, PT PLN, Telkom, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Masing-masing dilibatkan sesuai kewenangan mereka. Di antaranya penataan jalan, pemindahan tiang listrik, pemindahan jaringan telekomunikasi bawah tanah, penutupan saluran, dan lainnya. ‘’Kami minta bantuan pemerintah provinsi atau pusat, sesuai utilitas instansi tersebut,’’ tuturnya.

Alasannya, APBD Pacitan cupet untuk merealisasikan seluruh keperluan penataan kawasan Penceng. Terlebih, 2020 ada hajatan pilkada. Tidak heran momen tersebut menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar. Sedangkan desakan untuk penataan saluran air, diperkirakan tidak dilakukan. Alasannya, ketersediaan ruang di sekitar kawasan Penceng. Sedangkan upaya normalisasi sudah dilakukan. Menurut dia, sudah cukup mengatasi ancaman banjir. Pasalnya, tersumbatnya saluran air merupakan dampak bencana banjir 2017 lalu. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here