Jelang Pemilu, Dewan Sibuk Kampanye

97

MEJAYAN – Kredibilitas DPRD Kabupaten Madiun dalam menjalankan fungsi legislasi dipertaruhkan pada tahun politik ini. Sebab, ada 10 rancangan peraturan daerah (raperda) yang harus dituntaskan. Pun bertambah dua dari sebelumnya delapan. Yang merisaukan, belum ada kepastian raperda pertama yang masuk agenda sidang paripurna. ‘’Harapannya bisa awal Februari, tapi belum ada keputusan dari bamus (badan musyawarah),’’ kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso kemarin (20/1).

Ada 10 raperda usulan eksekutif. Di antaranya Raperda tentang Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dan Perumda PDAM Tirta Dharma Purbaya. Juga Raperda tentang pengelolaan zakat serta penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk). Pun raperda perubahan kedua Perda 14/2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda 6/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ‘’Perumda itu seputar penyertaan modal. Kalau lainnya menyesuaikan dinamika daerah dan regulasi pemerintah pusat,’’ paparnya.

Kuwat tidak menampik belakangan ini koleganya disibukkan kegiatan kampanye Pemilu 2019. Namun, persoalan raperda tidak serta merta dibebankan lembaganya. Tapi bergantung kecepatan dan kesiapan eksekutif. Misalnya, menyerahkan draf raperda untuk difasilitasi Biro Hukum Setdaprov Jatim. Tujuannya, memperoleh rekomendasi raperda yang akan dibahas tidak berbenturan dengan produk hukum pemprov. ‘’Semua sudah dilaporkan, tapi ada lima hal yang masih dievaluasi,’’ ungkapnya.

Bapemperda perlu berkonsultasi dengan bagian hukum setdakab untuk menentukan raperda yang bakal didahulukan. Lembaga itu menaruh atensi terhadap raperda tentang penyelenggaraan adminduk. Pembahasannya diharapkan bisa disegerakan lantaran menyangkut kepentingan orang banyak dan menyentuh langsung masyarakat. ‘’Penekanan raperda adminduk lebih ke OPD dalam menyiapkan sarana dan prasarana berikut operatornya (sumber daya manusia, Red),’’ ujarnya.

Terlepas momentum tahun politik, Kuwat optimistis seluruh raperda diselesaikan tahun ini. Namun, pihaknya tidak ingin memaksa bisa dirampungkan dalam masa pembahasan reguler. Dia menegaskan pembahasan harus matang dan tidak boleh asal-asalan. Tujuannya, produk hukum yang dihasilkan berkualitas. ‘’Kami tidak terburu-buru. Kalau memang belum siap dibahas di reguler, bisa dimasukkan dalam raperda susulan bersamaan PAK (perubahan anggaran keuangan, Red),’’ ucapnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here