Jatah Lapak di Pasar Sementara Tak Memadai

84

PONOROGO – ‘’Kalau seperti ini, di sini (los 4, Red) belum bisa ditempati,’’ keluh Suwardi, koordinator lapangan (korlap) Paguyuban Pedagang Pasar Eks Stasiun, kemarin (22/1).

Janji pemberian ruang berjualan dipertanyakan. Pedagang mengharapkan fasilitas yang sama seperti lainnya. Tetapi, sebut Suwardi, hanya 260 pedagang yang difasilitasi di dalam los 4. Dengan mendapatkan jatah lapak seluas dua meter persegi. Versi paguyuban, masih ada 246 pedagang dari eks pasar stasiun yang belum kebagian tempat selayaknya. Hanya difasilitasi lapak 1,5 meter di emperan selatan los 4. Sebagian beralaskan plesteran semen, sebagiannya beralaskan tanah. ‘’Sempit banget. Pedagang harus pepet-pepetan. Tanahnya pun sebagian belum diuruk. Mana bisa berjualan dengan kondisi seperti ini,’’ ujarnya.

Selain tak beratap, lahan sisa di selatan los 4 itu memprihatinkan. Tanah yang nantinya digunakan alas berjualan belum semuanya rata pasca pengurukan. Banyak jeglongan. ‘’Sebagian belum bisa pindah karena tempatnya belum diuruk tanah. Sekarang masih ada yang tercecer di stasiun. Termasuk pedagang lapak dan lesehan,’’ bebernya.

Suwardi menyesalkan sikap pemkab. Mereka meminta ruang berniaga yang lebih laik dari kondisi yang ada saat ini. Sayangnya, pemkab tidak memberi tanggapan memuaskan. Membuat pedagang semakin dihinggapi kebingungan. Padahal, mereka siap mematuhi perintah boyongan. Bak mengunyah buah simalakama. ‘’Kami menuntut untuk difasilitasi seperti pedagang yang lain. Kalau terus begini, tidak menutup kemungkinan pedagang kembali,’’ tegasnya.

Sore usai penertiban Senin, pemkab menggelar konferensi pers menjelaskan duduk persoalan yang membelit kawasan eks stasiun. Senyatanya, harapan pedagang seperti yang diutarakan Suwardi dimentahkan pemkab. Bupati Ipong Muchlissoni mengaku tidak dapat memberi fasilitas seperti yang diharapkan. Seperti menguruk tanah di selatan los 4. ‘’Di eks stasiun kan, pedagang sediakan atap sendiri untuk berjualan. Di pasar sementara juga begitu,’’ kata bupati.

Pemkab rupanya tak menunjukkan belas kasih kepada pedagang yang kepalang rugi akibat telanjur memodali pembangunan kios-kios eks stasiun. Ipong pun memastikan pedagang tidak akan mendapat kompensasi. Jika pun pedagang ingin menuntut Koperasi Pandhu Artha Nugraha Jaya, pemkab tak akan memberikan bantuan hukum. ‘’Tidak ada kompensasi dari pemerintah. Perlindungan hukum juga tidak bisa karena mereka bertindak secara perorangan, bukan badan hukum,’’ sebutnya. (naz/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here