Jangan Main-Main Pengadaan Laptop!

70
Wartajiono Hadi - Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun

‘’Kalau nanti sudah diingatkan dan diberi arahan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan baik, kami terpaksa mencabut proses pendampingan itu.’’ Wartajiono Hadi, Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun

——————————–

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Program pengadaan laptop untuk peserta didik SD dan SMP tahun depan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, program yang dicanangkan Pemkot Madiun ini dinilai rawan malaprosedur.

Karena itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menekankan pentingnya pengawasan program tersebut. Apalagi bakal menyedot anggaran sekitar Rp 40 miliar. ‘’Pelaksanaan program itu harus sesuai prosedur,’’ kata Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Wartajiono Hadi Senin (16/9).

Mulai dari perencanaan, pengadaan, serta implementasi bantuan laptop dengan sistem pinjam pakai tersebut. Pihaknya sempat diajak sosialisasi bersama pemkot dan Pemkab Badung, Bali, beberapa hari lalu. Meski begitu, belum ada permintaan resmi untuk mengawal program tersebut. ‘’Kalau ada permintaan, TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Red) siap mendampingi,’’ ujarnya.

Namun, dia menegaskan pendampingan tidak serta merta. Tapi, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemkot. ‘’Kalau nanti ada permintaan ke kejaksaan tetap kami kawal dan dampingi. Tentunya sesuai syarat dan ketentuan. Diawali permintaan, kemudian pemaparan, baru kami telaah,’’ bebernya.

Selain itu, meski mendapat pendampingan TP4D, bukan berarti pihaknya tidak dapat melakukan proses penegakan hukum jika terdapat penyimpangan. Apalagi, anggarannya cukup besar. ‘’Bisa saja (melakukan penyelidikan). Kita lihat sampai di mana kesalahannya. Tapi, fungsi TP4D melakukan pengawalan sekaligus pencegahan jangan sampai terjadi penyimpangan,’’ jelasnya.

Rencananya, tahap pertama pengadaan laptop untuk siswa kelas V dan VI SD negeri. Serta, siswa kelas VIII dan IX SMP negeri di Kota Madiun. Karena itu, pihaknya me-warning pejabat pengadaan untuk tidak bermain-main dalam proyek tersebut. ‘’Kalau nanti sudah diingatkan dan diberi arahan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan baik, kami terpaksa mencabut proses pendampingan itu,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar 30 paket kegiatan yang diawasi TP4D. Permintaan pengawalan program itu diajukan pemkot dan sejumlah instansi vertikal lain di Kota Madiun. ‘’Pendampingan paling banyak kegiatan fisik,’’ ungkapnya. (her/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here