Jadi Terdakwa, Bambang Brasianto Dinonaktifkan dari Kepala DLH

115

MEJAYAN – Mulai kemarin (31/1) Bambang Brasianto (BB) bukan lagi kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun. Dia dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Itu menyusul statusnya sebagai terdakwa dugaan korupsi pengelolaan operasional dan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliabu 2017.

Posisinya bakal digantikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Endang Setyowati sebagai pelaksana tugas (Plt). ‘’Termasuk PS (Priono Susilo Hadi, Red) dinonaktifkan dengan TMT (terhitung mulai tanggal, Red) 31 Januari 2019,’’ kata Kabid Pembinaan Data dan Pemberhentian BKD Kabupaten Madiun Nur Aini Hanik kemarin.

Hanik mengatakan, jangka waktu pelengseran sementara BB dari jabatannya situasional. Pihaknya harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap atau inkracht. Jika terbukti tidak bersalah, pemberhentian sementara dicabut. Pun jabatannya setara eselon II-B dikembalikan. Bisa jadi ada langkah hukum lanjutan bila terbukti bersalah. Menyesuaikan putusan pengadilan. ‘’Kami tidak mau berandai-andai. Tunggu hasil pastinya saja,’’ ujarnya ketika disinggung kemungkinan pemecatan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjebloskan BB ke Lapas Kelas 1 Madiun selama 30 hari sejak 7 Januari lalu. Atau usai menjalani sidang perdana. Pemkab Madiun lantas menindaklanjuti dengan penonaktifan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 11/2017 tentang Manajemen PNS. ‘’Sesuai PP itu, TMT penonaktifan pada akhir bulan. Terlepas ditahannya di awal atau pertengahan bulan,’’ jelasnya.

Hanik menerangkan, TMT berkaitan dengan hak yang diterima ASN non-aktif. Dalam kasus BB dan PS, keduanya masih memperoleh gaji pokok dan tunjangan Januari. Meski riil sudah tidak aktif bekerja sejak dijebloskan ke penjara awal Januari.

Penghasilan tersebut sudah tidak bisa diterima penuh mulai bulan ini (Februari). Sesuai PP tesebut, keduanya hanya menerima gaji pokok 50 persen tanpa tunjangan. ‘’Kami mengikuti regulasi,’’ tuturnya.

Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menambahkan, Plt kepala DLH diisi Endang. Sesuai surat keputusan (SK) Bupati Madiun terhitung 24 Januari lalu. Kecuali mengambil kebijakan strategis, dia meng-handle seluruh tugas di DLH hingga ada pejabat definitifnya.

Pertimbangan memilih pejabat yang juga atasannya itu lantaran dipandang paling bijak dan tepat. Sentuhan seorang perempuan dalam mengurus kebersihan dan lingkungan diyakini jauh lebih baik ketimbang laki-laki. ‘’Juga efektivitas waktu dalam membagi tugas. Jarak kantor BKD dengan DLH kan cukup dekat,’’ sebutnya. (cor/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here