Izin Pendirian Karaoke Diperketat Perbup, tapi Tetap Ada Celah

231

MEJAYAN – Pencegahan pelanggaran tempat hiburan malam (THM) memang harus dimulai dari akarnya. Pemkab Madiun menyusun peraturan bupati (perbup) dengan sasaran memperketat izin pendirian karaoke. Regulasi turunan dari Perda 6/2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan itu kelak menjadi palang pintu utama praktik pemilik usaha melawan hukum. ‘’Perbup ini arahnya mencegah dampak negatif,’’ kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastono.

Eko menyebut penyusunan perbup itu merespons salah satu visi dan misi bupati: berakhlak. Kasus tewasnya dua pemandu lagu Mom Entertainment menjadi penegas bahwa regulasi di bawah naungan dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora) itu wajib ada. Secara umum, regulasi itu mengulas pengetatan izin bagi investor yang ingin mendirikan THM di Kabupaten Madiun. ‘’Proses dan standardisasi yang harus dipenuhi tidak mudah,’’ ujar pejabat yang jadi bagian tim penyusun perbup.

Dia memberi contoh bentuk konkret atas isi dalam rancangan perbup. Salah satunya persyaratan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras). Selama ini masih sebatas dokumen kelengkapan izin. Regulasi itu memuat ketentuan ukuran yang dipandang sulit untuk bisa dipenuhi calon pemohon. Termasuk model pakaian pemandu lagu (PL). ‘’Harapannya, kalau pemohon sudah keberatan dengan syarat itu, izinnya tidak akan diurus,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Isbani membenarkan penyusunan rancangan perbup itu. Regulasinya tidak hanya urusan karaoke, melainkan seluruh jenis usaha pariwisata. Namun, diakuinya orientasi persyaratan mendirikan karaoke semakin diperketat. Pihaknya tengah melakukan kajian terhadap detail syarat ketat tersebut. Di antaranya fisik bangunan hingga sumber daya manusia (SDM) usaha karaoke. ‘’Standar acuannya adalah peraturan dari kementerian,’’ katanya.

Isbani menjelaskan perbup kelak tidak berlaku surut untuk THM yang sudah mengantongi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Peraturan itu hanya dikenakan untuk pihak yang ingin mendirikan karaoke. Termasuk keberadaan karaoke ilegal yang saat ini nekat beroperasi. Kendati demikian, karaoke legal pada akhirnya harus melakukan penyesuaian. Wajib distandardisasi oleh lembaga sertifikasi usaha (LSU) pariwisata dalam kurun waktu tertentu. Nah, lingkup standardisasi tidak berbeda jauh dengan ketentuan pemerintah pusat. ‘’Dalam waktu lima tahun lebih menyesuaikan omzet usahanya,’’ ujarnya.

Perbup ditarget tuntas akhir Januari ini sejak mulai dibahas Oktober 2018. Disparpora butuh waktu karena harus menelaah satu per satu detail dari 14 jenis usaha pariwisata. Keberadaannya kelak diharapkan bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Di lain sisi juga tidak berdampak pada gelombang investor yang ingin masuk. ‘’Karenanya pembahasan harus matang,’’ tandasnya. (cor/c1/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here