Izin Belum Beres Nekat Beroperasi, Segel Dua Tower Seluler Bodong

33
TABRAK ATURAN: Petugas Satpol PP Kabupaten Madiun menyegel tower telekomunikasi seluler di Desa Darmorejo, Mejayan, Rabu (2/10). Pada hari yang sama tower di Desa Klitik, Wonoasri, juga disegel.

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Madiun akhirnya bertindak tegas. Dua tower telekomunikasi seluler disegel lantaran tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) Rabu (2/10).  ‘’Di Desa Darmorejo, Mejayan, dan Desa Klitik, Wonoasri,’’ kata Eko Budi Hastanto, kabid penegak perda dan produk hukum satpol PP setempat.

Penyegelan atau penutupan sementara dua menara ilegal itu atas rekomendasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat. Keberadaan tower tersebut dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Telekomunikasi. ‘’Dua tower itu digunakan Smartfren dan Indosat,’’ ujarnya.

Sesuai perda tersebut, sebelum mendirikan bangunan tower telekomunikasi seharusnya melengkapi dokumen persyaratan dan perizinan. Yakni, harus mengantongi IMB, izin lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL-UKL),  serta dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW). ‘’Sebagian sudah mengurusnya. Tapi, pengurusan belum selesai, sudah mendirikan menara lebih dulu,’’ ungkapnya.

Eko mengimbau perusahaan telekomunikasi lebih mengedepankan peraturan yang jadi payung hukum dari pemda setempat. Karena itu, jika kedapatan tower telekomunikasi bodong namun masih beroperasi, akan ditindak tegas. ‘’Penindakan bisa berupa pidana kurungan enam bulan atau denda Rp 50 juta,’’ sebutnya.

Selain melanggar perizinan, keberadaan tower ilegal itu juga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.  Sementara ini yang sudah masuk list penertiban lima tower. Termasuk dua yang disegel kemarin. ‘’Tapi DPMPTSP menginformasikan ada beberapa tower lain yang belum memiliki izin lengkap,’’ ungkap Eko.

Pihaknya sudah memberi teguran kepada pihak pemilik tower untuk segera mengklarifikasi ke pihaknya. Mengingat beberapa konstruksinya juga tidak memenuhi standar. ‘’Sebagian besar milik pihak ketiga yang digunakan lebih dari dua provider,’’ jelasnya.

Manajer ULP PLN Caruban Supriyadi Trisbandoko menyebut bahwa pelanggannya (pemilik tower) merasa tidak mengalami kendala dalam hal administrasi. Meski begitu, menyusul penyegelan satpol PP, pihaknya juga akan memutus sementara sambungan listriknya. ‘’Sebenarnya, tugas PLN tidak terkait perizinan. Tapi, karena pelanggan melanggar aturan, jadi kami putus sementara sambungannya,’’ ujarnya. (mgc/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here