Isi Jabatan Sekdes lewat Seleksi

197

PONOROGO – Kekosongan jabatan sekretaris desa (sekdes) di ratusan desa mendapat sorotan DPRD Ponorogo. Mereka berharap pengisian jabatan itu tidak dilakukan secara asal oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). ‘’Karena ada penghasilan tetap (siltap) yang tinggi, jadi pengisian sekdes harus melalui seleksi. Yang mengisi juga harus berkualifikasi,’’ kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Mursid Hidajat saat rapat dengar pendapat (RDP), Selasa lalu (12/3).

Dari 281 desa di Ponorogo yang kosong, tercatat hanya lima desa yang posisi jabatan sekdesnya sudah terisi. Mursid menilai jabatan sekdes cukup penting dalam struktur pemerintahan desa (pemdes). Karena berkaitan dengan urusan administrasi. ‘’Di pemdes, jabatan sekdes adalah paling tinggi, membawahi kepala urusan (kaur). Koordinasinya juga langsung dengan kades terkait berbagai hal di desa,’’ jelas Mursid.

Menyikapi persoalan itu, Mursid menyarankan agar DPMD berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kaitannya mengenai proses seleksi sekdes tersebut. Bukan sekadar melalui proses mutasi jabatan. ‘’Harus ada standar kualifikasi bagi seseorang untuk bisa menjadi sekdes. Karena jabatan sekdes itu vital, membantu kades dalam me-manage pemerintahan desa,’’ ujar politikus PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Ponorogo Supriyanto menyatakan bakal mempertimbangkan usulan dari komisi A. Mengingat sesuai permendagri, pengisian jabatan sekdes bisa melalui dua mekanisme. Yaitu melalui proses mutasi atau penjaringan (seleksi). Sejauh ini, DPMD memberi kebebasan pemdes untuk memilih di antara dua opsi pengisian jabatan sekdes tersebut. ‘’Keputusan itu bisa didapat dalam musyawarah desa (musdes). Bisa melalui mutasi atau penjaringan seperti yang diusulkan DPRD,’’ tuturnya. (naz/c1/her/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here