Investor WDR Klaim Kenal Kades-Camat Sebatas Urus izin

53

MADIUN – Investor Watu Dakon Resort (WDR) akhirnya muncul ke publik terkait maladminsitrasi proyek kolam pemancingan yang kini ditelisik satreskrim polres Madiun. Agus Suyanto terang-terangan mengaku lalai mengurus rangkaian perizinan proyek di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, kendati sudah mengantongi surat keterangan (suket). Surat teregister nomor 556/41/402.112/2017 dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora) tak ditindaklanjuti ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Hingga berujung eksplorasi ilegal. ‘’Kelalaian kami tidak melanjutkan proses perizinan sampai tuntas,’’ kata Agus  Suyanto kepada Radar Caruban, kemarin (1/4).

Agus berdalih terkendala jarak, waktu, hingga buta perizinan sehingga pihaknya belum mengantongi izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sebagai kontraktor, mobilitas Agus cukup tinggi hingga harus wira-wiri ke luar daerah. Hingga dapat dihitung jari keberadannya di kabupaten Madiun. ‘’Meski saya kontraktor, tapi selama ini terima jadi mengerjakan proyek ijinnya biasanya sudah beres,’’ ujarnya.

Karena merasa awam dalam memulai pembangunan Proyek, Agus berkonsultasi dengan mantan pemilik tanah seluas 8.000 meter persegi bakal WDR yang telah diakuisisinya. Hasil komunikasi, pengusaha asal Kebonsari ini diarahkan untuk meminta tolong ke Kepala Desa Banjarsari Wetan Samekto dan Camat Dagangan Muhamad Zahrowi. Kedua pemangku wilayah itu dinilai merespons baik, karena proyek kolam pemancingan ini dipandang berpotensi mengembangkan usaha pariwisata. ‘”Saya kenal Pak Kades dan Camat sebatas urusan izin dan berkomunikasi dengan warga untuk kulo nuwun-nya,’’ bebernya.

Dia menepis sebutan Samekto dan Zahrowi sebagai makelar izin. Sebab tidak ada “upeti” sebagai bagian dari komitmen memfasilitasi mengurus izin mulai dari dinas pertanian dan perikanan (disperta) hingga disparpora. Agus juga membantah adanya permufakatan jahat antara dirinya dengan pejabat tersebut, sebagimana tudingan komisi D DPRD. Tidak ada persekongkolan di balik keputusan mengeruk lahan hingga kedalaman mencapai 12 meter. ‘’Sekadar minta tolong. Tidak pernah memberi uang. Tidak benar kalau ada kesepakatan mengeruk keuntungan,’’ klaimnya.

Kata dia, WDR berani mengeruk lahan sebelum legalitasnya tuntas berlandaskan dua hal. Pertama, adanya kesepakatan musyawarah dengan warga dan Pemerintahan Desa Sukosari, sebagai wilayah terdampak aktivitas pembangunan, pada 24 Januari 2018. Hasilnya menyetujui dengan memberikan kompensasi kepada 12 warga pemilik tanah yang terkena pelebaran. Nilai ganti untung sebesar Rp 15,2 juta. Kedua Suket yang diteken Kabid Pengembangan Pariwisata Dipsarpora Isbani. Dokumen itu dinilai mewakili tahap awal memulai pembangunan. ‘’Ya, itu tadi, murni ketidaktahuan mengurus izin,’’ ucap Agus seraya meluruskan penggalian dimulai pertengahan tahun lalu bukan akhir 2017.

Lantas, bagaimana dengan site plan wahana kolam anak dan dewasa yang dipegang camat dan kades? Agus berdalih jika jika hal itu itu rencana pengembangan karena impiannya membuat wahana skala nasional. Ada desain khusus kolam pemancingan yang akhirnya harus disesuaikan karena masalah teknis pengerukan. Yakni, peningkatan kedalaman pengerukan dari kedalaman lima meter menjadi di atas 10 meter. Perubahan itu, belakangan mengundang syak wasangka kolam pemancingan menjadi penambangan. ‘’Hasil kajian kami, air dengan cepat terserap masuk tanah karena kedalaman kerukan terpaut jauh dengan titik nol. Akhirnya diputuskan digali lebih dalam lagi,’’ paparnya.

WDR mengklaim nihil kerusakan lingkungan seperti yang dituduhkan banyak pihak. Mulai dinas lingkungan hidup (DLH), wakil rakyat, hingga polisi yang tengah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang (UU) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tersebut. Kondisi ekosistem dan keamanan lokasi dinilai masih aman. ‘’Dulu di sana itu lahan tandus yang ditumbuhi ilalang. Pengerukan juga sudah ada perhitungannya,’’ beber Agus.

Agus menampik mengambil keuntungan atas pengerukan lahan hingga dewan menaksir meraup Rp 2 miliar. kontraktor ini kembali menegaskan jika pihaknya tak melakukan komersialisasi tanah hasil pengerukan, melainkan memberi untuk kepentingan sosial. Pun hanya ketika ada permintaan warga. Biaya yang dikenakan sebatas untuk uang operasional sebesar Rp 130 ribu hingga Rp 150 ribu. ‘’Kalau ada kabar dijual Rp 300 ribu itu mungkin ulah sopir dump truck yang mengambil kesempatan,’’ katanya.

Agus meluruskan, alasannya tak menghadiri undangan hearing komisi D karena berada di luar kota. Ketika rapat dengar pendapat (RDP) kamis (28/3) lalu berada di Kalimantan dan keesokannya (29/3) di Jakarta. Sementara, undangan baru diterimanya Rabu (27/3). pihaknya sudah beriktikad baik dengan mengirim dua staf mendatangi dewan dengan maksud mengatur jadwal hearing. ‘’Kalau ada undangan lagi, kami upayakan hadir untuk menjelaskan duduk persoalan,’’ katanya.

Meski berpolemik, WDR terus berupaya agar rencana membangun kolam pemancingan tetap terealisasi. Agus sedang memproses izin online single submissions (OSS) ke DPMPTSP. Juga menghormati dan kooperatif terhadap penyelidikan Satreskrim Polres Madiun. ‘’Meski aktivitas kegiatan sudah berhenti, kami tetap konsekuen dengan memperbaiki infrastruktur yang menjadi tuntutannya warga,’’ ucapnya sembari tidak akan menggandeng penasehat hukum atas langkah kepolisian melakukan penyelidikan. (cor/pra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here