Indisipliner,12 PNS Menanti Sanksi Bupati

89

NGAWI – Sanksi sedang hingga berat menanti belasan PNS di lingkup Pemkab Ngawi. Mereka terindikasi terlibat masalah indisipliner. Senin, (17/9) pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat mengaku telah mengantongi 12 nama yang akan dilaporkan kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). ’’Detailnya siapa sudah ada, tapi kami ajukan dulu ke bupati untuk dimintakan sanksinya seperti apa,’’ kata Kepala BKPP Ngawi Yulianto Kusprasetyo.

Pemkab bersikap tegas terhadap seluruh PNS yang terbukti bandel. Seperti beberapa waktu lalu, dua PNS yang sudah tidak bisa diberi pembinaan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri alias dipecat. Hukuman serupa juga bisa dilakukan kepada 12 PNS yang saat ini nama-namanya sudah siap disodorkan ke meja bupati itu. ’’Ada yang tingkat sedang, ada juga yang sudah berat (hukuman, Red),’’ ungkapnya.

Mengenai data 12 nama itu, Yulianto masih belum bisa mengungkapkannya sekarang. Yang pasti, dari 12 PNS itu berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dia hanya sedikit memberikan bocoran bahwa dari 12 nama itu ada sebagian berasal dari tenaga pendidik alias guru. Ada juga yang dari pegawai golongan eselon IV. ’’Minggu ini akan kami laporkan ke bupati, nanti setelah ada keputusannya apa, baru bisa dijelaskan secara detail,’’ paparnya.

Apakah jenis hukumannya? Yulianto belum bisa memastikan. Yang jelas, semua yang bakal dilaporkan ke bupati sudah melalui beberapa proses maupun tahapan. Mulai pemeriksaan di internal instansinya masing-masing, pemberian sanksi teguran, hingga diserahkan kepada BKPP. Pihaknya juga telah memeriksa 12 PNS yang bermasalah itu. ’’Kalau yang berat bisa saja diberhentikan,’’ jelPNSya.

Namun, kata Yulianto, pemberhentian itu memiliki dua klasifikasi. Pertama, yang untuk sanksi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat bukan atas permintaan sendiri. Kedua, yang ringan yakni pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri. Di luar dua sanksi tersebut, juga ada kemungkinan seorang PNS diturunkan pangkat atau jabatannya. ’’Itu kalau yang lebih ringan lagi dari pemberhentian,’’ urainya.

Yulianto mengakui, sekarang pemkab sengaja menindak tegas seluruh PNS yang tidak mau disiplin. Bahkan, dalam apel pembinaan pegawai dan staf di halaman Pendapa Wedya Graha kemarin pagi, Sekda Ngawi Moch. Sodiq Triwidiyanto sempat memberikan warning bagi seluruh PNS. ‘’Tindakan tegas itu perlu dilakukan agar lainnya tidak ikut-ikutan melanggar seperti yang sudah,’’ tegPNSya. (tif/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here