Indisipliner, 4 ASN Ngawi Kena Sanksi

87

NGAWI – Tindakan tegas kembali diambil Bupati Budi ‘Kanang’ Sulistyono kepada aparatur sipil negara (ASN) indisipliner. Belum lama ini, Kanang menjatuhkan sanksi diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri kepada dua oknum ASN yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

‘’Sebenarnya ada empat orang yang dapat sanksi, tapi yang diberhentikan hanya dua,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Yulianto Kusprasetyo kepada Radar Ngawi kemarin (31/3).

Yulianto menjelaskan, dua oknum ASN yakni Kom dan Suw. Keduanya merupakan ASN di lingkup dinas pendidikan (dindik). Sebelumnya, Kom tercatat sebagai guru. Sedangkan Suw penjaga sekolah di lembaga berbeda. ‘’Sesuai aturan, kalau tidak masuk selama 46 hari secara akumulatif dalam satu tahun sanksinya diberhentikan,’’ terang Yulianto.

Dia mengatakan, sanksi yang diberikan kepada Kom dan Suw berlaku sejak surat keputusan (SK) bupati diberikan pada 15 Maret lalu. Sedangkan mengenai hak pensiun keduanya, Yulianto menyebut hanya Kom yang berhak mendapatkan. ‘’ASN yang diberhentikan dengan hormat dan masih mendapat tunjangan pensiun syaratnya harus berusia lebih dari 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun,’’ bebernya.

Yulianto menuturkan, bupati juga menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun kepada dua ASN lainnya. Yakni, ST -guru di salah satu sekolah- dan YEC, salah seorang staf di Kecamatan Geneng. Jika tidak ada gugatan dari keduanya, kata dia, sanksi penurunan pangkat itu berlaku mulai SK bupati diberikan per 15 Maret lalu. ‘’Ada waktu sekitar 15 hari untuk menggugat. Tapi kalau tidak ada gugatan, berarti langsung berlaku (sanksi, Red),’’ paparnya.

Pemberian sanksi kepada empat oknum ASN indispliner itu merupakan yang pertama dilakukan bupati pada tahun ini. Tahun lalu, bupati juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah oknum ASN. ‘’Kalau memang sudah melanggar ya harus diberikan sanksi,’’ tegasnya sembari menyebut sanksi kepada ASN indisipliner mengacu PP 53/2010.

Banyaknya oknum ASN yang mendapat sanksi karena kasus indisipliner, menurutnya, tidak terlepas dari sistem e-presensi yang diterapkan di lingkup Pemkab Ngawi. ‘’Dulu sebelum pakai sistem absensi face print mungkin sulit terdeteksi.’Sekarang kalau tidak masuk pasti langsung ketahuan,’’ ujarnya.

Dia mengimbau, ASN yang berhalangan atau terpaksa tidak masuk kerja karena alasan tertentu membuat surat izin. Selain itu, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) proaktif membina anak buahnya. Jika mendapati ASN yang tidak masuk beberapa hari, langsung diberi teguran dan pembinaan. (tif/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here