Humas Pemerintah di Era Digital

142

JADI humas pemerintah di era sekarang ini adalah ujian yang sesungguhnya. Akan kelihatan profesional dan tidaknya. Kalau boleh memilih paling enak kerja humas pemerintah itu di era Orde Baru. Bagaimana tidak, kerja humas di era itu bisa bisa diibaratkan sambal tidur saja bisa. Kok bisa begitu? Kebetulan saya pernah mengalami era itu, dan juga sampai dengan sekarang. Demikian juga di bidang akademik mulai tahun 1980-an akhir sudah mengajar bidang kehumasan dan hukum media. Ada beberapa alasan mengapa saya berani mengatakan demikian.

Yang pertama, bahwa pada era Orde Baru media dalam kontrol penuh pemerintah dalam hal ini depertemen penerangan. Bayangkan tidak ada media yang berani melawan kebijakan pemerintah mana yang boleh mana yang tidak diberitakan. Media yang berani melawan kebijakan pemerintah akan ada ancaman sanksi sampai dengan ditutup atau beredel.

Ada sebuah konvensi di era itu di kalangan media bahwa setiap hari berita tentang kegiatan Presiden harus ada. Dan berita presiden tidak boleh diletakkan di halaman belakang. Harus di halaman pertama. Apabila itu media cetak kena aturan tersebut.

Sedang untuk media elektronik seperti televisi dan radio swasta (medsos dan internet belum ada/berkembang) tidak boleh menyiarkan berita. Radio dan televisi hanya boleh menyiarakan hiburan dan informasi saja. Untuk menyiasati itu, kemudian khusus televisi swasta seperti RCTI kemudian muncul program “Seputar Indonesia” yang sampai dengan sekarang masih tayang. Acara tersebut sebenarnya untuk menyiasati aturan TV swasta yang melarang menyiarkan berita pada era itu. Dan substansi acara tersebut sebenarnya juga berita.

Sedang radio swasta untuk berita harus ikut relay RRI.  Sehari tidak kurang dari 16 kali relay yang harus diikuti. Oleh sebab itu informasi betul-betul dalam kendali dan genggaman pemerintah. Bekerja di bidang kehumasan, bisa saya ibaratkan hanya sebagai penjaga “skaklar listrik” saja. Mau dibuat “on” atau “off” informasi apa saja tergantung pemerintah.

Sampai-sampai pada waktu itu yang namanya korban musibah atau peristiwa bisa direkayasa. Banyak kasus, di antaranya kasus Marsinah, Udin, Sum Kuning (Yogya) dan sebagainya. Malahan informasi yang saat ini menjadi peristiwa fenomenal dan menjadi peristiwa menarik untuk dinikmati menjadi peristiwa yang menakutkan.

Seperti peristiwa gerhana matahari 11 Juni 1983 (Orde Baru) dengan 9 Maret 2016 (era reformasi). Pada peristiwa yang sama betul-betul sangat berbeda cara menyikapinya. Pada peristiwa gerhana matahari tanggal 11 Juni 1983 menganggap bahwa gerhana itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia khususnya untuk mata. Barangsiapa yang berani menatap langsung maupun tidak langsung gerhana matahari akan menjadi kebutaan.

Kampanye terhadap dampak dari gerhana matahari tersebut sangat luarbiasa. Masyarakat menjadi sangat takut menghadapi peristiwa alam yang langka tersebut dengan rasa takut dan kekhawatiran. Sampai-sampai yang namanya jendela, genteng kaca semua ditutup karena khawatir. Begitu hebatnya era Orde Baru dalam mengendalikan dan merekayasa informasi, sehingga informasi akan dibuat “on” atau “off” sesuai kehendak penguasa.

Berbeda kondisi ketika peristiwa yang sama, yaitu gerhana matahari pada tanggal 9 Maret 2016 disambut dengan penuh suka cita. Masyarakat menyambut kedatangan gerhana matahari tidak dengan rasa takut (seperti era Orba), namun dengan penuh harap kapan peristiwa teresebut bakal terjadi. Bagi yang berjiwa wirausaha peristiwa tersebut juga digunakan untuk bisnis dengan menjual kacamata untuk mengamati fenomena alam yang langka tersebut. Sedang wilayah yang dilewati gerhana matahari yang paling lama memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menarik wisatawan datang kedaerahnya. Peristiwa itu betul-betul seperti bumi dan langit.

Kedua, humas pemerintah pada masa orde baru bisa tidur karena teknologi belum berkembang seperti sekarang ini. Media mainstream saja seperti radio, TV dan cetak seperti “news maker” adalah pejabat pemerintah. Sehingga media betul-betul tergantung sekali informasinya kepada apa yang dikatakan atau “statement” pejabat pemerintah. Baik di pusat sampai di daerah. Oleh sebab itu yang namanya wartawan akan sangat hebat apabila dapat mewancarai pejabat pemerintah seperti Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri apalagi Presiden. Betul-betul setiap pejabat pemerintah karenanya bisa membuat agenda maedia dng kekuasaannya.

Kondisi itu kemudian berbalik seratus delapan puluh derajat ketika era reformasi. Ditambah perkembangan teknologi yang demikian pesat. Seperti era digital saat ini. Pejabat humas pemerintah yang biasanya kerja bisa sambil tidur, karena kekuasaan pemerintah menjadi tergagap-gagap. Pemerintah yang biasanya tertutup menjadi harus terbuka. Media tidak lagi dalam kontrol pemerintah. Malahan apabila ada yang bekerja menghambat media ada sangsinya.

Tidak mengherankan apabila pemerintah selalu dalam agenda media. Menyadari hal tersebut, pada waktu saya masih Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Menkominfo karena Menteri Kominfo berposisi sebagai government public relations, dipanggil khusus Presiden Jokowi untuk membicarakan ini. Karena Presiden menganggap harus ada cara khusus atau kerja humas pemerintah harus mengikuti perkembangan jaman di era digital ini.

Memang kerja humas di era sekarang harus akurat, cepat dan tidak mengenal jam kerja normal. Secara normal birokrasi bekerja mulai jam 07.00 sd jam 15.30. Apakah pekerjaan humas pemerintah mengikuti pekerjaan yang normal tersebut. Tentu harusnya tidak. Harus berubah. Humas pemerintah sekarang ini harus bekerja dua puluh empat jam. Karena isu yang berkembang atau trending topic setiap saat akan berubah. Jam 16.00 mungkin trending topic persoalan korban DB yang membludak dirawat di rumah sakit. Bisa jadi jam 19.00 trending topic-nya sudah bergeser ke misal korban kecelakaan atau banjir. Kalau kemudian pemerintah tidak menanggapi trending topic pertama akan terasa pemerintah tidak hadir dalam persoalan tersebut.

Kalau dulu setiap media cetak sebagai kanal atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Berbeda dengan sekarang. Saat ini masyarakat tidak harus melalui media mainstream. Siapa saja bisa menjadi produsen informasi. Kemudian muncul istilah citizen journalism atau jurnalisme warga. Masyarakat tidak lagi tergantung kepada media mainstream. Media sosial menjadi alternatif baru yang dasyat. Dengan perubahan ini, benar-benar atas nama kecepatan menjadi panglima. Akurasi berita, standart penulisan betul-betul diabaikan. Malahan muncul sekarang berita-berita yang dirancang sejak awal sebagai informasi yang tidak benar dan sengaja menyesatkan atau hoax.

Namun saat humas pemerintah punya peluang. Cuitan, status, dan lain-lain di medsos dari pejabat atau siapa saja telah menjadi sumber informasi yang sah. Tentu menjadi kesempatan humas pemerintah berperan besar di sini. Menjadi rujukan ketika informasi hoax marak. Apalagi sahnya cuitan, status dll di medsos tidak hanya media lokal menjadikannya sumber informasi. Tapi juga media internasional, melakukan hal yang sama. Hanya persoalannya humas pemerintah atau birokrasi mau berubah atau tidak menjawab tantangan ini. Itulah persoalannya. Jangan pimpinan daerah diminta harus aktif di medsos (tidak salah), tapi humas pemerintahnya. Harapannya pimpinan daerah dapat memikirkan hal-hal yang strategis. (*/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here