Horor! Perlintasan Sebidang Masih Meneror

56

MADIUN – Penutupan puluhan perlintasan kereta api tanpa palang pintu tidak mereduksi angka kecelakaan. Sepanjang tahun lalu, ada 17 kejadian kereta api menemper kendaraan bermotor di wilayah PT KAI Daop VII Madiun. Padahal, separo dari total 76 perlintasan sebidang baik resmi atau liar mulai Walikukun, Ngawi hingga Mojokerto telah ditutup. ‘’Angka (kecelakaan) tahun lalu turunnya belum signifikan dibandingkan periode sebelumnya,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko kemarin (3/5).

Ixfan menyebut, masih ada 41 perlintasan sebidang yang tersebar wilayah daop VII. Bila dikerucutkan, setidaknya ada enam titik di Kabupaten Madiun. Di antaranya Desa Klagen Serut, Jiwan, Desa/Kecamatan Wonoasri, dan Desa Kaligunting, Mejayan. Karena hanya mengandalkan early warning system (EWS) dan penjagaan petugas, risiko tabrakan masih tinggi. Beruntungnya, insiden tersebut tidak terjadi di ruas yang melintasi Kabupaten Madiun. ‘’Kali terakhir sepertinya di wilayah Ngunut, Tulungagung,’’ ujarnya.

Menurut dia, faktor utama kecelakaan karena kesadaran pengguna jalan kurang. Selain nekat menerobos, mereka abai untuk sejenak berhenti dan tengok kanan-kiri. Padahal, UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Terlepas itu, baginya keselamatan berlalu lintas di perlintasan liar tidak bisa dibebankan ke KAI atau pemerintah pusat. Berupa memasang rambu atau bahkan melakukan penutupan. ‘’Jadi saling bekerjasama,’’ ucapnya.

Kemarin, perwakilan Dirjen Perkeretaapiaan Kemenhub meresmikan penambahan rambu peringatan di perlintasan Klagen Serut. Juga, membagikan stiker dan menyosialisasikan kepada masyarakat keselamatan di perlintasan tanpa palang pintu. Mengingat angka kecelakaan nasional sepanjang tahun lalu cukup tinggi. ‘’Ada 395 kejadian dengan korban meninggal 59 orang,’’ ungkap Kepala Balai Perawatan Perkeretaapiaan Dirjen Perkeretaapian Prih Galih.

Menurut Galih, selain kesadaran keselamatan pengendara yang kurang, jumlah perlintasan liar masih cukup tinggi. Sedikitnya ada 5.000 perlintasan sebidang baik resmi atau ilegal di seluruh Indonesia. Sedangkan potensi kerawanan bergantung dari lalu lintas harian kereta dan kendaraan yang melintas. Hingga kini, penutupan atau pemasangan palang perlintasan ribuan titik tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR). ‘’Perlu bantuan pemerintah daerah, tidak bisa dibebankan ke pusat,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun Kurnia Aminulloh menegaskan, daerah tidak punya wewenang menambah rambu peringatan atau menutup perlintasan. Sesuai UU 23/2007 dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat. ‘’Daerah sifatnya hanya mendukung,’’ katanya. (cor/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here