Honorer Terancam Putus Kontrak Jika Tolak Digeser ke Kecamatan Minus

254

MEJAYAN – Pemkab Madiun curiga ada ketimpangan kebutuhan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT). Karena itu, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) bakal menata keberadaan ribuan tenaga honorer yang tersebar di 15 kecamatan. Penataan tersebut sebagai proyeksi agar kebutuhan tenaga honorer di institusi pendidikan proporsional.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo menyebut total ada sekitar 2.300 GTT-PTT. Pihaknya sedang menginventarisasi sebaran mereka di setiap SD dan SMP semua kecamatan. Pasalnya, dia mendapat informasi ada kecamatan dengan GTT-PTT berlebih. ‘’Sebaliknya, ada pula kecamatan yang kekurangan. Kondisi saat ini seperti itu,’’ katanya, Rabu (17/10).

Sayangnya, Sodik belum tahu kecamatan yang surplus atau minus GTT-PTT. Dia beralasan masih menunggu selesainya proses verifikasi. Kroscek tersebut ditarget selesai Desember mendatang. Rencananya, surplus honorer di kecamatan tertentu akan digeser ke kecamatan yang minus. Bila yang bersangkutan keberatan, dikbud terpaksa memutus kontrak. ‘’Nanti ditawarkan seperti itu,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, secara umum ada tiga kelompok guru di tingkat SD. Yakni, guru kelas, pendidikan agama, dan olahraga. Masing-masing terdapat kekurangan. Sehingga, membuat seorang GTT harus merangkap tugas mata pelajaran (mapel) lainnya. Solusinya, antara lain mempertimbangkan guru pendidikan agama masuk sebagai pendidikan karakter. Juga mengoptimalkan tambahan 200 guru tetap hasil seleksi CPNS 2018. ‘’Kami usahakan tahun depan sudah tidak rangkap,’’ janjinya.

Sodik belum bisa memastikan bertambah tidaknya insentif GTT-PTT tahun depan. Sebab, plotting besaran dana alokasi umum (DAU) belum turun hingga kini. Dia juga belum memerima instruksi dari Bupati Ahmad Dawami atau Sekdakab Tontro Pahlawanto untuk membuat formulasi kenaikan insentif tersebut. Sehingga, masih mengacu dengan formulasi dan angka saat ini. ‘’Kalau kenaikan dilihat dulu kemampuan anggaran tahun depan,’’ dalihnya.

Pemkab memberikan insentif berjenjang sesuai periode pengabdian honorer. Yakni, 1—5  tahun Rp 400 ribu, 6—10 tahun Rp 450 ribu, 11—15 tahun Rp 550 ribu, 16 tahun ke atas Rp 750 ribu. Sodik menyebut, GTT senior bisa mengantongi penghasilan sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Selain honor dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibayarkan sekolah, honorer juga memperoleh insentif dari pemkab. Dia yakin seluruh GTT-PTT yang sudah satu tahun bekerja sejak tahun lalu mendapat insentif tersebut. ‘’Persoalannya, ada lembaga yang mengangkat honorer tanpa sepengetahuan dinas,’’ ungkapnya. (cor/c1/sat)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here