Honorer K-2 Ancam Mogok Kerja, Desak Diangkat Jadi PPPK

247

MAGETAN – Dunia pendidikan di Kabupaten Magetan gawat darurat. Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) alias tenaga honorer kategori dua (K-2) mengancam mogok kerja. Itu menyusul berlarut-larutnya realisasi pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Padahal, wacana itu sudah digulirkan sejak tahun lalu. ‘’Kami sudah lama menunggu peningkatan kesejahteraan,’’ terang Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Kabupaten Magetan Purwanti.

Purwanti membeber hampir semua pekerjaan di setiap sekolah dikerjakan tenaga honorer. Bukan sekadar tenaga pendidik, para operator juga kebanyakan dari GTT. Bahkan, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pun ditangani para tenaga honorer. Karena itu, jika mereka mogok aktivias sekolah pun dipastikan macet. ‘’Teman-teman K-2 ini ada di semua bidang,’’ ungkapnya.

Dari 319 GTT-PTT di lingkup Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Magetan, hingga kini belum ada yang diangkat jadi PPPK. Mereka pun belum tahu pasti persyaratan pengangkatan. Surat keputusan (SK) pengangkatan yang mereka terima masih dari kepala sekolah, bukan dari bupati. ‘’Wacana itu sudah lama, tapi belum ada yang diangkat (PPPK, red),’’ sergahnya.

Kuota bagi para tenaga honorer dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pun dianggap tidak masuk akal. Pasalnya, hanya 14 personel yang punya kesempatan. Yakni mereka yang belum berusia 35 tahun. Padahal, tenaga honorer yang belum berusia 35 tahun ada sekitar 35 orang. Meski mendapat prioritas, tepai tetap harus mengikuti tiga tahapan tes. ‘’Kalau tidak lolos, ya sudah. Jadi, sama artinya tidak ada prioritas,’’ sengitnya.

Selain di lingkup dindik, ada juga di dinas kesehatan (dinkes) dan kelurahan sekitar 116 personel. Bahkan, mereka sudah patah arang. Mereka memilih diam dan enggan lagi menuntut hak mereka. Undangan dari forum juga jarang didatangi. Pasalnya, sudah belasan tahun jadi tenaga honorer, nyatanya tak diangkat jadi PNS maupun PPPK. ‘’Karena mereka sudah lelah dan pasrah,’’ tukasnya.

Pengaduan demi pengaduan dilakukan para tenaga honorer tersebut. Mulai ke PGRI hingga ke DPRD. Para wakil rakyat juga sekadar memberikan dukungannya untuk mendorong Pemkab Magetan menjadikan PPPK. Itu jadi harapan satu-satunya agar kesejahteraan mereka meningkat dengan gaji yang setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magetan. ‘’Yang kami minta tidak muluk-muluk. Hanya perhatian,’’ desaknya. (bel/sat)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here