Hasil Seleksi Perangkat Kedunggalar-Jatipuro Selangkah Lagi Masuk PTUN

347

NGAWI – Sengketa seleksi perangkat di sejumlah desa Ngawi selangkah lagi masuk ranah hukum. Sejumlah peserta ujian perangkat Desa/Kecamatan Kedunggalar, misalnya, bakal memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Tata Urusan Negara (PTUN) dalam waktu dekat.

Bagus Kurniawan, salah seorang peserta seleksi perangkat, mengatakan bahwa pihaknya bakal mendaftarkan gugatan ke PTUN 10 Januari mendatang. Itu dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan serta mendapatkan kuasa hukum. ‘’Semua ini demi keadilan. Semoga saja kami dapat meluruskan hal yang memang patut diluruskan di PTUN,’’ ujarnya kemarin (1/1).

Apa materi gugatan yang kelak dilayangkan ke PTUN? Bagus menyebut, intinya tidak mengakui keputusan pelantikan perangkat Desa Kedunggalar pada 26 Desember 2018 lalu dan menuntut dilakukan ujian ulang. ‘’Karena seleksinya masih cacat hukum, kami punya buktinya,’’ tegasnya.

Hasil pertemuannya dengan Komisi I DPRD Ngawi beberapa hari lalu menguatkan niatnya menggugat ke PTUN. Saat itu, kata dia, pihak legislatif menyatakan pelantikan perangkat desa itu terkesan dipaksakan. ‘’Karena masih ditemukan banyak kejanggalan dalam proses seleksinya,’’ tutur Bagus.

Sementara itu, sejumlah peserta seleksi perangkat Desa Jatipuro, Karangjati, pada Senin lalu (31/12) kembali menggelar unjuk rasa. Namun, aksi tersebut seolah sia-sia lantaran perangkat terpilih telanjur dilantik. ‘’Jadi, tidak ada jalan lain kecuali ke PTUN,’’ ucap Lirpradnya Paramitha, salah seorang peserta.

Mitha –sapaan akrab Lirpradnya Paramitha- pun mengaku sedang mengumpulkan data-data yang kelak dibawa ke PTUN. Namun, dia belum memastikan kapan berangkat ke Jakarta. ‘’Kami bersikukuh pelaksanaan seleksi itu tidak sesuai perbup,’’ tuturnya.

Tidak hanya menggugat ke PTUN, mereka juga membuat petisi melalui change.org. Isinya tentang kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi perangkat Desa Jatipuro. Selain itu, beberapa harapan. Di antaranya, meminta kepala desa bersikap tegas dan adil, camat tidak berpihak pada satu golongan, panitia seleksi jujur dan transparan, serta mengajak masyarakat ikut mengawasi pejabat daerah yang terindikasi melakukan kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa.

Hingga kemarin petang, petisi yang diberi judul Sulitnya Menegakkan Keadilan di Desa Jatipuro, Kabupaten Ngawi, itu sudah mendapat sebanyak 82 tanda tangan dukungan. (tif/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here