Hasil Klarifikasi Ombudsman, Investor Tetap Harus Patuh

22
TURUN GUNUNG: Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim Muslih di kantor DPMPTSP Kabupaten Madiun kemarin.

MADIUN – Benang kusut macet pengajuan izin puluhan calon investor di Kabupaten Madiun mulai terurai. Belakangan, pemkab telah mengesahkan Perbup 16/2019 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang dan surat keputusan (SK) tim koordinasi perizinan. Ombudsman Perwakilan Jawa Timur merespons dua produk hukum itu agar segera ada tindaklanjutnya. ’’Izin-izin yang macet segera diproses,’’ kata Asisten Ombudsman Perwakilan Jatim Muslih Jumat (14/6).

Usai mengecek standardisasi bidang perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kamis (13/6), tim Ombudsman ternyata belum beranjak dari Kabupaten Madiun. Muslih dkk kemarin menggelar pertemuan dengan Kepala DPMPTSP Arik Krisdiananto dan jajarannya. Meng-update regulasi perizinan yang disusun pemkab serta mengklarifikasi aduan dari salah satu calon investor. Di tahun ini, Ombudsman menerima dua pengaduan, yakni pabrik sepatu dan pengembang perumahan. ’’Ada komitmen izin prinsip calon investor dikeluarkan dalam tempo satu hingga dua pekan ini,’’ ujarnya.

Menurut Muslih, keterlibatan pihaknya merespons aduan pengusaha bakal selesai usai pemkab menyerahkan izin prinsip ke pengusaha. Kendati demikian, lembaganya masih akan tetap melakukan pemantauan. Misalnya, sejauh mana implementasi dan sosialisasi atas produk hukum baru itu kepada pengusaha. ’’Kami berharap kasus ini tidak akan terulang. Tapi, kalau ada lagi pengaduan masuk, ya akan ditindaklanjuti,’’ tegasnya kepada Radar Caruban.

Di sisi lain, Ombudsman meminta calon investor patuh dengan regulasi. Sebab, izin prinsip adalah tahap awal dari serangkaian proses penanaman modal. Mereka wajib melanjutkan persyaratan lainnya sesuai jenis investasi yang dituju. Juga punya iktikad baik agar tidak berbuat seenaknya. ’’Kami menerima laporan banyak kasus pengusaha melakukan kegiatan ilegal ketika urusan izinnya belum beres,’’ ujarnya.

Arik mengatakan, perbup dan SK tim koordinasi perizinan sudah klir per 15 Mei. Sejak itu, puluhan berkas perizinan yang masuk telah ditandatangani Bupati Ahmad Dawami. Perinciannya, 19 pengajuan di tahap pertama dan tahap kedua ada 26 berkas. Menyisakan dua pengajuan bekum diteken tanda tangan karena masih perlu dikroscek. ’’Pekan depan diserahkan ke pengusaha sekaligus sosialisasi regulasi,’’ ucapnya sembari menyebut camat juga bagian dari undangan pertemuan itu.

Dia menegaskan sempat macetnya urusan perizinan karena sejumlah faktor. Di antaranya penyesuaian tata ruang wilayah kabupaten ini dari hasil kajian akademisi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Kejelasan titik-titik lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas 21 hektare. ’’Juga masalah banyak pengusaha yang sudah melakukan kegiatan pengurukan, pembangunan, hingga jual beli ketika urusan izin belum beres,’’ ujarnya. (cor/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here