Harga Rumah Selangit, Warga Kota Terimpit

107
DCIM100MEDIADJI_0492.JPG

MADIUN – Nilai tanah di Kota Karismatik yang bak bongkahan emas hanya bisa dinikmati kalangan terbatas. Menjamurnya perumahan real estate memang membawa imbas investasi berskala besar di Kota Madiun. Namun, di sisi lain masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah semakin terimpit akibat kondisi itu. Mereka tak mampu menjangkau perumahan yang berjejal di kota sendiri.

’’Kalangan minoritas yang tidak mampu menjangkau perumahan menengah ke atas itu juga harus dipikirkan bersama,’’ kata Ketua DPRD Istono.

Data yang dihimpun DPUTR, tahun ini sudah ada empat developer perumahan kelas menengah atas yang mengajukan perizinan dan memulai pembangunan. Keempat perumahan berskala besar dengan harga masing-masing unit rumah yang ditawarkan berkisar Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar. Istono mafhum betapa besar investasi dari geliat pertumbuhan real estate di Kota Karismatik. Demikian halnya dengan potensi PAD untuk menambah tebal kas daerah. ’’Jangan serta merta demi investasi dan PAD saja,’’ ujarnya.

Menurut Istono, memang sudah sepatutnya daerah membuka selebar-lebarnya pintu bagi investor menanamkan modal. Dan, peluang investasi di Kota Madiun juga diakuinya seksi di mata para developer. Namun demikian, Istono tidak menampik bahwa muncul persoalan-persoalan bagi sebagian kalangan akibat kondisi tersebut. ’’Investasi dan pajak tinggi itu oke. Tapi, sekali lagi juga harus dipikirkan, bagaimana masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah yang tidak bisa menjangkau perumahan itu,’’ tutur Istono.

Lantas, tidak adakah yang bisa diperbuat? Istono menilai, para developer bisa berkontribusi untuk kalangan masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah. Sekalipun tidak dengan memberi mereka rumah murah yang tak mungkin diwujudkan di atas tanah Kota Karismatik. Cara yang bisa dilakukan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan fasilitas umum (fasum) lingkungan. Hal itu, kata Istono, dipersyaratkan dalam perizinan sebuah perumahan mulai 2017 lalu.

’’Penyediaan fasum itu menjadi kewajiban dari setiap developer atau pengembang perumahan. Semisal tanah makam, akses jalan, atau ruang terbuka hijau (RTH),’’ sebutnya.

Ketentuan yang dimaksud Istono diatur dalam Perda 14/2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Kepala Disperkim Soeko Dwi Handiarto menerangkan, setiap developer wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dengan proporsi minimal 40 persen dari luas tanah yang dikembangkan. ‘’Berbagai prasarana, sarana, dan utilitas itu meliputi banyak hal. Seperti jaringan jalan, instalasi limbah dan sampah, drainase, sarana ibadah, sampai listrik,’’ urainya.

Di samping berbagai hal itu, developer juga disyaratkan berkontribusi bagi lingkungan di luar perumahan. Itu, kata Soeko, yang bisa dinikmati oleh masyarakat di luar kelas menengah ke atas. Kontribusi yang dapat diberikan yakni dalam bentuk penyediaan makam dan atau tempat pembuangan sampah.

Pemkot berhak menolak perizinan developer jika mereka gagal memenuhi berbagai persyaratan tersebut. ’’Secara substantif, sudah disyaratkan dalam rencana tata ruang wilayah, lalu dipertegas melalui perda. Istilahnya, itu komitmen dari developer kepada lingkungan,’’ terang Soeko. (naz/c1/ota)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here