Haram Kegiatan Ujuk-Ujuk

14

PACITAN – Deputi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Pacitan memitigasi delapan sektor rawan rasuah. Sektor itu meliputi perencanaan dan penganggaran kegiatan, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen SDM, dana desa (DD), pendapatan daerah serta manajemen barang milik daerah (BMD).

Dalam sosialisasi di Gedung Karya Dharma Pemkab Pacitan kemarin (10/4), Koordinator Wilayah Pencegahan KPK Jawa Timur Arief Nurcahyo mengatakan pengawasan tersebut bukan hanya tugas APIP atau inspektorat. Namun, menurut dia, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus bertanggung jawab. ‘’Ini (pengawasan, Red) dilakukan bersama-sama. Termasuk media massa sebagai fungsi kontrol,’’ katanya.

Dia menambahkan, delapan sektor tersebut acap jadi langganan kasus tipikor yang masuk ke meja penyidikan KPK. Dia menyebut ada delapan aksi pemberantasan korupsi. Di antaranya perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, program dan kegiatan RKPD, rencana kerja OPD mengacu RPJMD, standar satuan harga (SSH) dan analisis standar biaya (ASB) untuk perencanaan dan penganggaran kegiatan.

‘’Itu (perencanaan dan penganggaran) menjadi kunci untuk melanjutkan ke sektor-sektor lainnya. Melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kabupetan dan reses dewan. Jadi tidak ada kegiatan yang diusulkan tiba-tiba,’’ imbuhnya.

Selain itu, titik perhatian lainnya adalah optimalisasi pendapatan daerah. Di antaranya ketersediaan database wajib pajak, tax clearance dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah. Selain dua sektor titik tekan tersebut, sektor lainnya pun tetap harus jadi perhatian Pemkab Pacitan. Khususnya APIP. ‘’Karena tindak pidana korupsi tidak hanya saat pengeluaran, tapi juga penerimaan,’’ tuturnya.

Kegiatan sosialiasi, monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan korupsi tersebut diikuti ratuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pacitan. Termasuk bupati, kepala OPD, hingga pejabat eselon di bawahnya. Dalam kegiatan tersebut, Arief juga membeber bentuk dan macam-macam tipikor. ‘’Agar teman-teman di Pemkab Pacitan sadar betapa tidak baiknya perilaku korupsi,’’  tegasnya.

Sementara Bupati Pacitan Indartato mengakui delapan aksi pemberantasan korupsi tersebut belum berjalan sempurna. Meski begitu, pihaknya bakal berusaha semaksimal melaksanakannya. Itu dibuktikan dengan upaya pemkab menggunakan aplikasi Lik-in yang terintegrasi mulai perencanaan hingga hasil kerja. Termasuk website Wadule Pacitan sebagai wadah pengaduan dan kontrol masyarakat. Keseriusan tersebut diyakini jadi dasar tumbuhnya kepercayaan masyarakat. ‘’Harapannya angka kepuasan terhadap pelayanan juga makin tinggi,’’ tuturnya. (odi/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here