Haram Dirikan Bangunan di Bantaran

91

NGAWI – Salah satu dampak banjir hebat pekan lalu adalah longsornya tebing Bengawan Madiun di Desa Kendung, Kwadungan. Longsor memanjang di enam deret rumah warga pada bagian belakang yang menempel dengan sungai. ‘’Dulu saat membangun ada sekitar tiga meter tanah di belakang rumah. Lama-lama habis kena air dan longsor seperti ini,’’ kata Kasdi, warga setempat yang rumahnya terdampak longsor, kemarin (12/3).

Meski deretan longsor nyaris menyentuh jembatan penghubung Kecamatan Geneng dan Kwadungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ngawi memastikan struktur jembatan aman. ‘’Sudah kami cek ke lokasi. Jembatan tidak terpengaruh longsor,’’ kata Kasi Teknik Jalan dan Jembatan DPUPR M. Fauzi Amirrahman.

Ditanya keberadaan sejumlah bangunan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) tersebut, Fauzi menyebut bahwa itu menyalahi aturan. ‘’Karena jarak bangunan dan aliran sungai terlampau dekat,’’ ujarnya kepada Radar Ngawi.

Terpisah, PPK OP III BBWS Bengawan Solo Wahyana mengatakan bahwa keberadaan bangunan-bangunan di bantaran sungai punya andil dalam terjadinya banjir. Terutama yang letaknya terlalu dekat dengan aliran sungai. ‘’Kalau bantaran sungai didirikan bangunan, tidak hanya rumah di sekitarnya yang kena banjir, tapi juga bisa meluas ke wilayah lainnya,’’ kata Wahyana.

Dia menegaskan, untuk mendirikan bangunan di bantaran sungai harus atas izin dari pihak-pihak berwenang seperti pemkab setempat. ‘’Sudah ada ketentuannya itu. Pendirian bangunan harus berapa meter dari sungai,’’ ungkapnya.

Garis sempadan sungai menjadi salah satu patokan untuk mendirikan bangunan di bantaran sungai. Berapa jarak antara bangunan dengan sungai sudah diatur dalam Permen PUPR 28/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam permen tersebut disebutkan bahwa garis sempadan ditentukan paling sedikit 10 meter sampai ratusan meter dari kali sesuai kriteria sungai. Yakni, meliputi kedalaman sungai, bertanggul atau tidak, serta wilayah sungai (dalam-luar perkotaan).

‘’Mestinya ada patok-patok penanda garis sempadan. Dari pemerintah daerah atau pusat sesuai klasifikasi sungai,’’ katanya. ‘’Tidak hanya kami, pemkab maupun masyarakat juga harus memiliki kepedulian sama untuk mencegah terjadinya banjir,’’ pungkasnya. (mg8/c1/isd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here