Haram Biaya Transpor Kampanye Berupa Uang

87

PACITAN – Sementara itu, peserta Pemilu 2019 dipusingkan Surat Keputusan  Komisi Pemilihan Umum (SK KPU)  278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019. SK itu antara lain mengatur biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye. ‘’Kalau biaya makan dan minum tidak dalam bentuk uang tidak masalah. Kalau biaya transpor tidak berupa uang, terus seperti apa?’’ kata Sekretaris DPD Partai Nasdem Pacitan Eko Hadi Susilo kemarin (20/3).

Karena itu, dia meminta kejelasan KPU dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) agar tidak salah paham. Eko tidak ingin kegiatan kampanyenya disemprit Bawaslu. ‘’Harus ada kesepahaman. Nanti bentuknya voucher atau bagaimana,’’ usulnya sembari menjamin bakal mengikuti aturan yang ada.

Terkait larangan pemberian uang transpor baru diketahui Selasa malam (19/3). Bersamaan dengan sosialisasi pengawasan pemilu bersama media massa dan peserta pemilu. Bahkan, hingga berakhirnya sosialisasi, Eko belum mendapat kejelasan aturan tersebut. Khususnya biaya transpor peserta kampanye. Padahal, masa kampanye sudah berlangsung lama. ‘’Baru tahu malam ini. Kemarin dalam sosialisasi kampanye, uang transpor diperbolehkan dengan syarat sesuai batas kewajaran,’’ ungkapnya.

Dia menduga partai lain juga tidak tahu. Jika tidak diselesaikan, menurut dia, bisa jadi ’’jebakan’’ bagi peserta pemilu. Terlebih jika tidak kembali disosialisasikan. Pasalnya, kemungkinan besar peserta pemilu masih memberi uang transpor untuk peserta kampanye. ‘’Mungkin nanti teman-teman caleg saat ketemu kader memberikan biaya transpor meski dalam batas kewajaran,’’ ujarnya.

Ketua Bawaslu Pacitan Berty Stevanus menyebut, sesuai SK KPU 278/2019, biaya transpor tidak boleh berbentuk uang. Bisa berupa material barang. Dia beharap aturan tersebut dipatuhi peserta pemilu. Jika menggunakan uang, masuk kategori pelanggaran money politics. Ancamannya sanksi pidana pemilu dan dicoret dari daftar calon tetap (DCT). ‘’Sudah jelas tidak boleh dalam bentuk uang,’’ tegasnya.

Namun, material pengganti uang untuk biaya transpor tersebut belum dipastikan bentuknya. Berty bakal minta penjelasan KPU. Dia pun meminta KPU Pacitan segera koordinasi dengan pemkab terkait besaran standar biaya umum daerah. Itu untuk menentukan biaya minum, makan, dan transportasi peserta kampanye. ‘’Misalkan transpor Pacitan ke Nawangan berapa. Tidak boleh dengan uang, mungkin BBM berapa liter ke Nawangan,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, jika interpretasi diperbolehkannya memberi uang transpor muncul akibat dari aturan sebelumnya. Yakni, pasal 286 UU 7/2017 tentang Pemilu. Di situ tertulis biaya transportasi dianggap sebagai uang. ‘’Ternyata keluar SK KPU 278/2019 yang merupakan penjabaran pasal 286. Sehingga, tidak boleh dalam bentuk uang,’’ bebernya.

Sementara Ketua KPU Pacitan Damhudi menyebut SK KPU 278/2019 itu  sudah jelas. Penerapannya, menurut dia, sebagaimana dijelaskan Berty, bisa pemberian BBM dan sebagainya. Menurut dia, ketidaktahuan peserta pemilu tersebut sekadar alasan. ‘’Peserta pemilu sebenarnya sudah tahu. Klaim sepihak mereka saja,’’ ucapnya. (odi/c1/sat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here